Pemkab Bogor Sebut Wapres Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II

IVOOX.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT).

"Jalur Puncak II akan terus dibuka, kata Pak Wapres fisiknya dibangun oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ungkap Ajat di Cibinong, Selasa (16/7/2024), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang menyiapkan usulan kepada Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jalur Puncak II.

"Pesan Pak Wapres yang penting adalah jalur ini menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur jadi ada efisiensi yang terjadi," kata Ajat.

Pembahasan mengenai Jalur Puncak II ini mencuat saat Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman Wapres di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali asri seperti 30 tahun lalu.

"Pak Wapres memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan dan beliau memberikan penekanan untuk terus dilakukan penataan sehingga kawasan Puncak bisa kembali asri seperti 20-30 tahun lalu," kata Asmawa sepulang dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.

Ia bersama jajaran pemerintah Kabupaten Bogor melaporkan perkembangan penataan kawasan wisata Puncak yang dilakukan bersama sejumlah institusi lain sejak dua pekan terakhir setelah pemindahan pedagang kaki lima atau PKL ke Rest Area Gunung Mas.

"Kami juga melaporkan terkait progres penataan kawasan Puncak secara keseluruhan, baik apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama stakeholder terkait, termasuk dengan kebutuhan serta rencana pengembangan ke depan," kata Asmawa.

Ia juga menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL. Masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Asmawa mengatakan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat Wawan Hikal Kurdi yang ikut menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin membenarkan pertemuan di kediaman resmi Wapres, Jakarta (15/7/2024), membahas penataan kawasan wisata Puncak hingga kelanjutan pembangunan jalur Puncak II.

Wawan mengatakan dua proyek tersebut sangat strategis untuk mengakselerasi pembangunan di Bogor bagian timur hingga mengoptimalkan sektor pariwisata kawasan puncak di Bogor bagian selatan itu.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar program penataan kawasan puncak bisa lebih maksimal," ujar Wanhay, dikutip dari Antara, Selasa (16/7/2024).

Ia juga meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melengkapi fasilitas di Rest Area Gunung Mas.

"Kalau fasilitasnya lengkap pastinya para pedagang yang direlokasi bisa mendapat manfaat dan tak lagi berpikir untuk kembali ke pinggir jalan," katanya.

Ia juga meminta agar PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola Agro Wisata Gunung Mas mengalihkan rute pulang pengunjung ke rest area.

Sementara itu, untuk proses pembukaan jalur puncak II, DPRD juga akan mengalokasikan APBD untuk pengerjaan pengerasan. Wanhay berharap, ada kucuran APBN untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum di dua kawasan tersebut.

"Kami berharap dua kawasan ini menjadi proyek strategis nasional dan mendapat dukungan pembiayaan dari APBN," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengusulkan pembangunan Jalur Puncak II sejak beberapa tahun silam mengingat APBD Kabupaten Bogor tidak cukup untuk pembangunan infrastrukturnya, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Bogor hanya bisa melakukan pembukaan jalan beberapa tahap melalui program Karya Bakti Skala Besar dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) melibatkan TNI.

Jalur Puncak II akan dibangun sepanjang 62,8 kilometer. Dari 62,8 kilometer itu, sepanjang 48,7 kilometer masuk wilayah Kabupaten Bogor dan 18,5 kilometer berada di wilayah Cianjur.

Adapun dari 18,5 kilometer, sepanjang 15,5 kilometer menghubungkan Desa Warga Jaya, Kabupaten Bogor, dan Green Canyon di perbatasan Karawang.

Jalan tersebut akan dibangun di kawasan Sentul-Hambalang-Sukamakmur-Pacet-Cipanas. Area dengan panjang jalur 62,8 kilometer itu membutuhkan 115 hektare. Sebanyak 63% lahan merupakan hibah dari pemilik lahan.

Selain mengatasi kemacetan Jalur Puncak Cisarua, Jalur Puncak II diyakini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Sukamakmur.