Pemindahan Ibu Kota Tidak Hanya Andalkan APBN

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah memastikan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memindahkan ibu kota negara akan sangat minim. Sebaliknya, pemerintah akan menggunakan berbagai skema agar tidak membebani uang negara.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan skema-skema di luar APBN telah disiapkan. Hal ini melalui keterlibatan BUMN, lalu kerja sama yang melibatkan swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan lain sebagainya.

“Jadi enggak perlu khawatir dengan rencana ini dianggap akan membebani anggaran negara,” tutur Erani dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

BACA JUGA: Soal Penetapan Lokasi Calon Ibukota, Darmin: Tunggu Saja…

Dalam kajiannya, Bappenas memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru sekitar Rp466 triliun. Anggaran itu nantinya untuk membangun kawasan administrasi ibu kota baru dengan lahan seluas 40 ribu hektare.

Erani menambahkan keterlibatan APBN mungkin hanya 20% dari kebutuhan pendanaan, yakni sekitar Rp100 triliun. Bila menggunakan APBN, dana juga tidak langsung dicairkan dalam periode satu kali anggaran, tetapi multiyears.

“Jadi sedikit, bahkan mungkin kalau bisa nol dari APBN, dan itu dimungkinkan Presiden (Joko Widodo) bilang,” jelas dia.

BACA JUGA: Menko Maritim: Pemerintah Serius Dengan Rencana Pindah Ibukota

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menambahkan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan Indonesia sentris. Wacana tersebut pun harus dimatangkan dengan menempuh sejumlah kajian.

Robert menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo guna merealisasikan rencana tersebut tentu memerlukan proses panjang.

“Karena selama ini kita selalu Jawa sentris. Nah, ini (tujuannya) membangun Indonesia dari pinggiran, meskipun kita tidak berharap ibu kotanya jauh di pinggir sana.’’

Sejauh ini konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa serta dampaknya yang masif khususnya di Jakarta membuat seolah-olah negeri hanya dibangun dari satu pusat saja.