Pemilihan Kepala Daerah, Pupuk Persatuan dan Tumbuhkan Optimisme Bangsa

IVOOX.id, Jakarta - Hakikat demokrasi adalah melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik melalui kompetisi seperti Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

Beberapa waktu lalu jelang hari Pemilihan Serentak 2020, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya semakin meningkat.

Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi dilaksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.

“Pemilihan Kepala Daerah pada prinsipnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat. Namun lebih daripada itu, pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara Pemilihan berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan pemenuhan hak kemasyarakatan atas kesehatan dan menjadikannya sebagai prioritas karena peran serta masyarakat sangat esensial dalam proses demokrasi,” ungkap Wapres.

BACA JUGA: Presiden Ingatkan Netizen Gunakan Media Digital Untuk Hal Positif

Di sisi lain, lebih jauh Wapres menyampaikan makna demokrasi khususnya bagi bangsa Indonesia yang multi etnis, agama, bahasa dan budaya. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

“Oleh karena itu demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan harus dibangun di dalam kerangka penguatan kesepakatan-kesepakatan nasional tersebut. Oleh karena itu pula kita harus senantiasa menjaga jangan sampai perkembangan demokrasi kita melenceng atau melemahkan dasar-dasar bangunan besar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tambahnya.

BACA JUGA: Ini PR Kepala Daerah Terpilih dalam Program Pembangunan Berkelanjutan

Namun, Wapres mencatat, saat ini Indonesia masih kerap menghadapi tantangan dari pemahaman, sikap dan tindakan sebagian pihak yang tidak menghormati atau bahkan mengingkari kesepakatan. Ia pun mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat memajukan kembali dialog, membangun dan menjaga kesepakatan, sekaligus mengimplementasikan pelaksanaan demokrasi dengan damai.

“Sebagai bangsa yang menghormati hak-hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian pelaksanan hak tersebut harus diikuti dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucap Wapres.

Menurut Wapres demokrasi harus mampu ditempatkan sebagai proses yang mempersatukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Apabila terdapat perbedaan, maka harus digunakan cara-cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum, serta harus dihindari adanya perpecahan serta konflik yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.