Pemerintahan Jokowi Dianggap Langgar HAM Demi Bangun Ekonomi

IVOOX.id - Amnesty International Indonesia mengecam Presiden Joko Widodo karena melanggar hak asasi manusia atau HAM dan derita rakyat kecil demi pembangunan ekonomi. Hal itu dilakukan Pemerintahan Jokowi setelah sembilan tahun memimpin Indonesia.

Organisasi hak asasi manusia ini menganggap bahwa hak masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali dikorbankan demi kepentingan investasi, dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik telah dibungkam demi kebijakan percepatan investasi.

“Masyarakat adat dan komunitas lokal digusur demi pemenuhan kepentingan investasi. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik sengaja dibungkam demi kebijakan percepatan investasi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Minggu (22/10/2023).

Dalam konteks ini, Amnesty International Indonesia mencatat dua peristiwa yang menunjukkan penindasan terhadap rakyat kecil. Pertama, pada Juli hingga Agustus 2023, sekitar 1.000 warga Nagari Air Bangis dan mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak rencana PSN kilang minyak dan petrokimia yang merampas lahan yang dikelola oleh warga.

Aparat keamanan merespons aksi protes tersebut dengan tindakan represif, termasuk penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa.

Kedua, pada September 2023, aparat Polda Kepulauan Riau melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat Pulau Rempang-Galang yang menolak proyek "Rempang Eco City" yang mengakibatkan pengusiran warga. Kekerasan ini menyebabkan puluhan warga luka-luka, bahkan ratusan murid sekolah harus menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata aparat.

Amnesty International Indonesia juga mencatat bahwa selama periode Januari 2019 hingga Mei 2023, terdapat setidaknya 44 serangan fisik dan digital yang menargetkan pembela HAM lingkungan dan masyarakat adat.

“Kami mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi agar tidak mengabaikan perlindungan HAM demi pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat haruslah diwujudkan seiring dengan pemenuhan hak-hak dasar, kebebasan sipil, dan keadilan,” lanjut Usman.

Kekerasan di Tanah Papua

Selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, konflik dan pelanggaran HAM di Tanah Papua belum terselesaikan. Kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara dan kelompok pro-kemerdekaan Papua masih terus berlangsung dan mengorbankan warga sipil.

Data dari Amnesty International mencatat bahwa dari 2018 hingga 2022, terdapat setidaknya 94 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua, menewaskan setidaknya 179 warga sipil. Dalam periode yang sama, terdapat 35 korban tewas dari TNI, 9 dari Polri, dan 23 dari kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Kekerasan terbaru terjadi di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, pada Oktober 2023, yang menewaskan tujuh orang dan melukai tujuh lainnya. Pada September 2023, terdapat penyergapan di kantor Klasis Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Keneyam, Kabupaten Nduga, dan penemuan lima warga sipil tewas di muara Sungai Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk mengambil pendekatan komprehensif dalam menangani konflik dan pelanggaran HAM di Tanah Papua, termasuk melalui dialog inklusif, penegakan hukum yang adil, dan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani konflik dan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ini mencakup dialog yang inklusif dengan seluruh spektrum masyarakat Papua, penegakan hukum yang adil terhadap pelaku pelanggaran HAM, serta usaha konkret dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Tanah Papua,” tutup Usman.