Pemerintah Umumkan Percepatan Pembenahan Program MBG

IVOOX.id – Pemerintah berkomitmen mempercepat penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13 ribu titik satuan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.  

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam konferensi pers selepas rapat terbatas Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026, mengatakan pembenahan puluhan ribu titik pelayanan tersebut dibagi menjadi dua tahapan prioritas.

"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," kata Zulkifli , dikutip dari Antara.

Sementara itu, menurut dia sebagian besar titik pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) lainnya yang tersebar di Jawa dan Sumatera memerlukan waktu evaluasi hingga dua bulan mendatang guna memastikan kesiapan operasionalnya.

Dalam rapat lintas kementerian/lembaga juga menyepakati target penyelesaian pemutakhiran data sebanyak 63 juta penerima manfaat serta reposisi sasaran penerima MBG akan rampung dalam tenggat waktu satu bulan.

"Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya enggak apa-apa. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya apa namanya kemampuannya," kata dia menegaskan. 

Dia menambahkan pula bahwa untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru juga akan merevisi sejumlah regulasi operasional serta memaksimalkan koordinasi lintas 17 kementerian dan lembaga.

Pemerintah memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan bahwa penataan ribuan unit SPPG yang belum memiliki sertifikasi kelayakan tersebut menjadi bagian integral dari pembenahan 27 ribu titik pelayanan yang sudah terdaftar.

Ketika ditanya apakah SLHS ini juga bakal diterapkan kepada kantin sekolah yang diusulkan untuk dimanfaatkan dalam program MBG, Zulhas pun kembali menegaskan bahwa penyelesaian pemenuhan standar higiene yang ketat pada unit dapur operasional SPPG sangat penting untuk segera diselesaikan sebelum pemerintah memutuskan skema pendorongan peranan kantin sekolah.

Di kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka di Indonesia untuk memfokuskan penerima manfaat hingga standar menu MBG berdasarkan penyesuaian tersebut.

"Targetnya ini kita mau refine (menyaring) sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Lalu, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana, itu kita harapkan tanggal 5 Agustus 2026 sudah selesai semua, ahli gizi memberikan masukan ke Kemenkes dan BGN untuk menentukan target," kata Budi, dikutip dari Antara.

Ia menegaskan Kemenkes-BGN bersama para ahli gizi juga akan menentukan standar menu MBG yang akan diberikan kepada para penerima manfaat.

"Misalnya di satu sisi ini mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk (menjadi bagian penyesuaian). Saya sangat yakin dengan stand-nya Kepala BGN yang baru ini, dia akan cepat membereskan (data) itu dengan tegas. Jadi, berikan kesempatan kita untuk memperbaiki program yang menurut saya sangat penting buat kesehatan ini," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, Kemenkes bersama BGN juga akan menganalisis atau melakukan riset hasil terhadap manfaat MBG yang sudah dirasakan oleh penerima manfaat, termasuk salah satunya melalui kontrol di posyandu dalam rangka menurunkan angka stunting.

"Semua anak yang stunting kita ada by NIK, by name, by address (berdasarkan nama dan alamat) sudah ada, kita tandai dia dapat MBG apa enggak. Kita akan bisa ikuti setiap bulan, karena yang bersangkutan ditimbang di Posyandu. Bener-bener naik enggak? Kalau enggak naik kita tahu, 'oh ini kayaknya diberi karbohidrat semua, padahal anak itu kan butuhnya protein hewani', nah, itu bisa diperbaiki," tuturnya.

Kementerian Agama meminta ada akselerasi untuk mempercepat perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para santri pondok pesantren, madrasah, serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya di Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa santri pondok pesantren khususnya juga membutuhkan namun jumlah yang menerima manfaat dalam program tersebut sejauh ini masih sangat minim.

"Pondok pesantren ini boleh dikatakan yang paling memerlukan sentuhan, tetapi ternyata baru satu persen yang bisa tersentuh oleh program ini," kata dia dikutip dari Antara.

Nasaruddin mengaku optimistis dengan adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait tantangan yang ada bisa teratasi dan mempercepat penyelesaian pemenuhan gizi ini.

Khususnya, dia menekankan bahwa keyakinan tersebut juga disematkan kepada struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) baru yang beberapa hari terakhir bergerak cepat dengan fokus utama melakukan penyelarasan data penerima manfaat.

Kemenag menilai pendataan terintegrasi mulai dari jumlah sasaran santri penerima manfaat dan zonasi wilayah sebarannya adalah yang paling penting dan masih menjadi tantangan dibalik capaian program MBG dilingkungan pendidikan keagamaan.

Data Kemenag sendiri mencatat data jumlah santri di Indonesia saat ini ada lebih dari 6,2 juta jiwa yang tersebar di 42 ribu lembaga pendidikan pesantren.

"Dan dengan demikian kalau data kita tepat, maka saya kira gampang sekali kita mengurai permasalahan," cetusnya, seraya memastikan bahwa Kementerian Agama akan bersikap proaktif dalam memfasilitasi kerja sama antara BGN dengan seluruh jaringan pondok pesantren dan madrasah guna mengejar target pemenuhan gizi para santri.