Pemerintah Umumkan Pembangunan 30 GW PLTS, Penghentian 13 GW PLTD Tahun 2026, dan Rencana Pendirian Bursa Mineral

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt (GW) dan menghentikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 13 GW pada tahun 2026.

Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo mengatakan pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama di wilayah terpencil.

“Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Prabowo mengatakan pemanfaatan PLTS juga dapat memperkuat kemandirian energi nasional karena mengurangi kebutuhan terhadap BBM untuk pembangkit listrik.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS secara bertahap hingga mencapai kapasitas 100 GW.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Perekonomian, kapasitas tersebut berpotensi menghemat biaya pokok produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Selain itu, penggunaan energi surya dalam skala besar juga diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan impor BBM dan menghemat devisa.

Sejalan dengan target pengembangan PLTS tersebut, Prabowo juga mendorong setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 MW apabila memiliki lahan yang memadai.

“Idealnya, setiap desa bisa memiliki PLTS 1 Megawatt. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa. yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 MW 1 desa,” ucapnya.

Di kesempatan tersebut Prabowo menyatakan pemerintah menargetkan Indonesia memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Dengan dukungan DPR, rencana kita 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan pembentukan bursa tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang tengah dijalankan pemerintah. Pemerintah juga telah membahas rencana tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi dan karet.

Namun, ia menilai harga sejumlah komoditas Indonesia selama ini masih banyak ditentukan melalui bursa komoditas di luar negeri. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar Indonesia sebagai negara produsen memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditasnya.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini masa menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi seperti ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," katanya.

Pemerintah akan mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Melalui bursa tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.

Menurut dia, bursa tersebut nantinya mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli dan investor dalam satu sistem yang diawasi.

Dengan data transaksi yang lebih transparan, pemerintah berharap ruang terjadinya praktik penipuan dapat semakin dipersempit.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi pasar modal untuk membangun ekosistem perdagangan dan investasi yang kredibel.

Menurutnya, pasar modal yang sehat dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan rintisan dan pelaku usaha nasional untuk meningkatkan ekuitas, memperoleh tambahan modal, dan memperbesar skala bisnis.

Ia menilai pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis serta penguatan pasar modal merupakan bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam perekonomian global.

"Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat komoditas digali. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," pungkasnya.