Pemerintah Tambah Utang ke Bank Dunia & AAIB Sebesar Rp5,63 Triliun

iVooxid, Jakarta - Utang pemerintah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 3-9 Oktober 2016 lalu, ternyata memunculkan utang baru untuk pengembangan infrastruktur dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Project (NSUP).

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Koordinator The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siti Aminah di Jakarta, Jumat (14/10/2016). Menurut Siti, utang pemerintah yang baru dari Bank Duni ini justru banyak memunculkan kemiskinan dan kerusakan ekologis. "Karena proyek NSUP dari bank dunia ini, proyek berisiko tinggi yang kemungkinan akan memiskinkan masyarakat," ujar Siti.

Sejauh ini, bilang Siti, utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2016 lalu telah mencapai Rp3.438,29 triliun. Namun, sejak 12 Juli 2016, Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui utang pemerintah Indonesia sebesar USD216,5 juta atau setara Rp2,814 triliun untuk proyek NSUP ini. Bahkan, kabarnya pemerintah juga akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu USD216,5 juta untuk proyek serupa.

Dengan demikian, tegas dia, pemerintah Indonesia telah menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk pelaksanaan proyek KOTAKU tersebut dengan total pinjaman USD433 atau setara Rp5,63 triliun. "Sehingga skema pembiayaan bersama ini merupakan kerja sama pertama antara AIIB dan Bank Dunia untuk lima tahun ke depan, bahkan menjadi proyek pertama AIIB sejak pendirian AIIB," ungkapnya.

Selama ini pemerintah memang mengusung proyek infrastruktur dalam Program Percepatan Pembangunan atau Fast Track Program (FTP). Proyek yang masuk ke FTP itu antara lain, pembangunan 40 PLT Batubara, 40 PLT Panas Bumi, proyek waduk raksasa, PLTN, ribuan kolometer jalan, dan jalan kereta api batu bara yang akan melewati hutan lindung atau hutan adat.

"Namun untuk membiayai proyek itu, yang dilakukan Pemerintah Jokowi mencari pembiayaan melalui Bank Pembangunan Multilateral, seperti WB Group, Asian Development Bank (ADB), dan AIIB, yang pusatnya di Beijing," ungkap Siti

Pembangunan mega infrastruktur ini, sambungnya, tentu berdampak lingkungan dan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

"Tapi di Indonesia malah proyek pembangunan bisa dilakukan meski belum mendapat izin lingkungan. Bahkan kalau pun ada, hal itu hanya menjadi syarat formil dalam proses perizinan pelaksana proyek. Seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," tukas Siti.[ava]