Pemerintah Sudah Kantongi Calon Ibu Kota Baru

IVOOX.id, Jakarta -- Pemerintah  mengaku sudah mengantongi lokasi yang akan dijadikan ibu kota baru menggantikan Jakarta. Namun, nama lokasi itu masih dirahasiakan guna menghindari ulah para spekulan tanah.

“Kami tidak mau masyarakat berspekulasi. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika spekulasi muncul, tanah di lokasi tujuan dan sekitarnya akan diserbu habis-habisan,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, lokasi itu memiliki ketersediaan lahan hingga 300 ribu hektare (ha). Berdasarkan kajian yang sudah dibuat, lokasi itu cocok dibangun sebuah ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta yang hanya seluas 66 ribu ha.

“Kami sudah tahu, sudah ada gambarnya. Lahannya juga ada. Bagus itu,” ujar Sofyan.

Lahan itu, lanjutnya, disiapkan untuk membangun kota yang benar-benar mampu mengakomodasi kehidupan di masa depan.

“Kami ingin kota ini didesain sebaik mungkin. Sekarang, Jakarta kita ini sudah tidak laik, tidak bersahabat. Kami ingin ibu kota baru memiliki jalan yang besar, danau, taman, kebun raya. Semua itu berdampingan dengan pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

Tanah seluas 300 ribu ha itu, sambungnya, ialah tanah negara yang saat ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dipilihnya tanah milik negara sebagai lokasi calon ibu kota baru, ujar Sofyan, untuk menghemat anggaran sehingga pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk pengadaan lahan. “Lahan itu seluruhnya milik negara. Dengan begitu, pemerintah akan leluasa mendesain tata ruang sebaik mungkin,” tandasnya.

Luar Jawa

Gagasan pemindahan ibu kota negara bukan baru kali ini disuarakan­.

Sebelumnya, di masa pemerintahan Soeharto, rencana serupa pernah dilontarkan. Saat itu, Jonggol, sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinominasikan pemerintah saat itu menggantikan Jakarta.

Alhasil, tanah-tanah di Jonggol banyak diburu spekulan.

“Saat itu orang banyak beli tanah di sana. Harga tanah jadi mahal. Tapi karena akhirnya tidak jadi pindah ibu kota, malah merugi,” tutur Sofyan.

Maka dari itu, lanjutnya, sampai benar-benar resmi diputuskan nanti, pemerintah berkomitmen tidak akan membocorkan nama lokasi yang akan menjadi ibu kota baru itu.

“Satu hal yang pasti, ibu kota baru berada di luar Jawa. Bisa di Sumatra, tapi itu terlalu jauh dari timur. Kalau Papua, juga terlalu jauh dari barat. Mungkin kita akan cari yang di tengah-tengah,” jelasnya.

Di kesempatan terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pemindahan ibu kota itu akan menguntungkan Bogor. Pasalnya, tak sedikit pegawai pemerintahan pusat yang berdomisili di Bogor. Alhasil terjadi ledakan penduduk di ‘Kota Hujan’ itu.

“Sekarang banyak warga Jakarta yang bekerja di pemerintahan memilih Bogor sebagai tempat tinggalnya. Ini kan ledakan penduduk. Menurut saya, pemindahan ibu kota itu akan mengurangi beban Kota Bogor karena magnitude-nya akan berubah atau berpindah,” ujarnya.

Bima Arya ialah salah satu kepala daerah yang diajak Presiden Joko Widodo ikut dalam rapat terbatas pada Selasa (30/4) lalu untuk membahas pemindahan ibu kota. Selain Bima, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.