Pemerintah Sengaja Sembunyikan Lokasi Uji Coba Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Makelar

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mencegah praktik makelar uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dengan tidak membagikan 82 lokasi uji coba program tersebut kepada publik.

Staf Ahli Kepala BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa ada sejumlah oknum yang dapat menyalahgunakan informasi Makanan Bergizi Gratis. Ikeu menyebutkan bahwa pihaknya tidak membutuhkan perantara seperti itu.

"Kalau misalnya mau bikin dapur ya, nanti boleh. Jadi apakah dapur yang mau dibikin itu sama enggak dengan titik yang ada di BGN gitu," ujar Ikeu di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (5/11/2024), dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, BGN memiliki data geospasial untuk menentukan lokasi dapur-dapur untuk program tersebut. Untuk sekolah yang terjauh yang dilayani satu unit pelayanan atau dapur, katanya, berjarak 2 km, yang dapat ditempuh sekitar 30 menit.

Apabila satu unit telah mencakup 3 ribu anak, katanya, titik baru akan dicarikan lagi.

"Jadi dapur-dapur itu tuh ada titik-titik yang sudah ditentukan, jadi enggak sembarangan," dia menjelaskan.

Dia menjelaskan, di Pulau Jawa terdapat 50 titik, sedangkan terdapat 32 titik di luar Pulau Jawa. Adapun unit pelayanan, katanya, dapat disediakan oleh BGN, BGN bersama Kodim, bahkan oleh masyarakat apabila berminat untuk berpartisipasi menyediakan lahan dan bangunannya untuk program itu.

Ikeu menambahkan, tiap daerah dapat memilih sarapan atau makan siang gratis, tergantung kebutuhan mereka. Selain itu, katanya, menu dibebaskan sesuai dengan potensi pangan lokal, namun kandungan gizi harus tetap seimbang.

Dia menilai bahwa untuk jangka panjang program tersebut untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya peningkatan IQ, agar sejajar dengan negara maju.

"Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu IQ-nya rendah? Yang salah satunya adalah karena kemiskinan, terus kurang akses, atau karena pola makan yang salah," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, guna menyukseskan program tersebut.