Pemerintah Sediakan Rp 6,3 Triliun untuk Pembangunan IKN pada RAPBN 2026

IVOOX.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6,3 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ragu ketika ditanya mengenai nilai anggaran IKN. Namun setelah mendapat konfirmasi dari stafnya, ia menyebutkan anggaran IKN dalam RAPBN 2026.

“Rp 6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025), dikutip dari Antara.

Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp 6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp 553 miliar.

Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp 4,7 triliun. Namun anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.

Mengutip Antara, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp 75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp 27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp 43,3 triliun.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya.

Anggaran RAPBN 2026 difokuskan untuk 8 program prioritas nasional, yaitu di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

Secara rinci, anggaran tiap program prioritas itu adalah sebagai berikut: anggaran ketahanan pangan Rp 164,4 triliun; ketahanan energi Rp 402,4 triliun; Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun; Pendidikan Rp 757,8 triliun; Kesehatan Rp 244 triliun; Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM Rp 181,8 triliun; pertahanan semesta Rp 185 triliun; serta percepatan investasi Rp 530 triliun.