Pemerintah Putus Akses Sementara Grok AI

IVOOX.id – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok AI. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko penyebaran konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2026. Pemerintah menilai keberadaan dan pemanfaatan teknologi AI tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak serius, khususnya ketika digunakan untuk memproduksi konten deepfake seksual yang bersifat nonkonsensual.

Dalam pernyataannya, Meutya menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah memandang praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yang tidak hanya merendahkan martabat korban, tetapi juga mengancam rasa aman warga negara di ruang digital.

“Langkah pemutusan akses ini disebut sebagai tindakan preventif sekaligus sinyal tegas bahwa negara hadir dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman. Pemerintah menilai perlindungan publik harus menjadi prioritas utama, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan artifisial yang semakin mudah diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (10/1/2026).

Selain menghentikan sementara akses aplikasi Grok, Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah mengambil langkah lanjutan dengan meminta Platform X, sebagai pihak yang terkait dengan pengembangan dan distribusi Grok, untuk segera hadir memberikan klarifikasi. Klarifikasi tersebut diperlukan guna menjelaskan potensi dampak negatif penggunaan Grok, sekaligus memastikan adanya langkah perbaikan dan mitigasi risiko ke depan.

Pemerintah menegaskan, setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab penuh atas layanan digital yang mereka kelola. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak pengguna serta pencegahan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar hukum dan etika.

Tindakan pemutusan akses sementara terhadap Grok memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Secara khusus, Pasal 9 aturan tersebut mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan bahwa sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dilarang.