Pemerintah Pertimbangkan Relaksasi Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel

IVOOX.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah membuka peluang melakukan relaksasi terukur terhadap penetapan kuota produksi batu bara dan nikel, melihat naiknya harga komoditas akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

“Andaikan harganya stabil terus, bagus, kami akan membuat relaksasi terhadap perencanaan produksi, tetapi terukur,” ujar Bahlil, Kamis (26/3/2026), dikutip dari Antara.

Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250–260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atau supply dan demand batu bara maupun nikel di pasar internasional, utamanya sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang antara AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari yang semula berada di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi melampaui 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Kenaikan harga batu bara saat ini dipicu oleh gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar internasional.

“Kami doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kami akan melakukan relaksasi terukur. Yang namanya relaksasi terukur itu terbatas dan tetap menjaga kestabilan supply dan demand, dan harga,” ucap Bahlil.

Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pengoptimalan penerimaan negara dari komoditas batu bara guna menangkap keuntungan mendadak (windfall profit) di tengah kenaikan harga energi global, sebagai strategi memperkuat postur APBN yang tertekan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana segera merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026 untuk menyesuaikan target produksi dan penerimaan.