Pemerintah Pertimbangkan Gandeng Maskapai Swasta untuk Tingkatkan Layanan Haji | IVoox Indonesia

May 1, 2025

Pemerintah Pertimbangkan Gandeng Maskapai Swasta untuk Tingkatkan Layanan Haji

Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BP Haji Gus Irfan, dan Wakil Dahnil Anzar Simanjuntak
Menteri BUMN, Erick Thohir dan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Gus Irfan, dan Wakil Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak di gedung kementerian BUMN Jakarta Selasa (19/11/2024). IVOOX.ID/Fahrurrazi Assyar

IVOOX.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menjajaki kemungkinan melibatkan maskapai swasta untuk menambah kapasitas penerbangan haji di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, langkah ini akan dilakukan melalui skema agregator, yang mengintegrasikan Garuda Indonesia dengan maskapai swasta.  

Dalam pernyataannya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11/2024), Erick menyebutkan, "Siapa tahu kita bisa menjadikan agregator antara Garuda dan semua penerbangan swasta, sehingga jumlah pesawat bisa mencukupi, terutama saat musim haji." Ujarnya.

Langkah ini dirancang untuk mengantisipasi lonjakan jumlah jemaah haji setiap tahunnya. Namun, Erick menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan final. 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), sebagai maskapai penerbangan haji milik negara, sedang berdiskusi dengan Kementerian BUMN terkait pemetaan jumlah pesawat dan fasilitas yang tersedia. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, Direktur Utama Garuda, Wamildan Tsani Panjaitan, menyatakan bahwa Garuda menggunakan 14 pesawat untuk mengangkut sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia. 

"Kami membawa sekitar separuh dari total jemaah, jadi menggunakan 14 pesawat. Tapi untuk tahun depan, jumlah pastinya belum diketahui," ujar Wamildan pada kesempatan yang sama. 

Layanan penerbangan haji sebelumnya mendapat sorotan akibat tingginya angka keterlambatan. Kementerian Perhubungan mencatat, pada 2024, sebanyak 157 dari 553 kloter penerbangan haji mengalami keterlambatan. 

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah teknis pada pesawat, operasional, dan kondisi cuaca. Masalah teknis meliputi kerusakan mesin, kebocoran bahan bakar, hingga gangguan sistem pendingin udara. 

Selain itu, kendala operasional seperti perubahan slot waktu, rotasi pesawat, hingga masalah keimigrasian turut memengaruhi jadwal penerbangan. 

Untuk meningkatkan pelayanan haji di masa mendatang, Kemenhub berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan, Kementerian Agama, dan pihak kerajaan Arab Saudi. Diharapkan, langkah ini dapat mengurangi kendala operasional dan meningkatkan kenyamanan jemaah haji.

0 comments

    Leave a Reply