Pemerintah Perlu Percepat Penataan Kawasan Wisata Nusantara

iVOOXid, Jakarta - Pemerintah perlu untuk mempercepat penataan kawasan wisata nusantara bila ingin membuat sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar serta mengejar target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2020.

"Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan penataan kawasan wisata," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam dalam rilis, Senin (24/7/2017).

Untuk itu, menurut politikus Partai Golkar itu Presiden Joko Widodo diharapkan untuk bisa turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, ujar dia pihaknya juga sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat kajian akademis guna menganalisis UU tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.

Sebagaimana diwartakan, setiap lokasi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis harus dilengkapi dengan standar pelayanan minimal agar dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan nasional.

"Saya kira harus segera disiapkan dari Pemerintah Pusat adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata," kata Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa.

Politikus PKS itu menyatakan dengan memiliki standar yang jelas maka penatalaksanaan, pencapaian dan evaluasi program juga akan menjadi jelas dan terukur.

Hal tersebut, lanjutnya antara lain karena penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada.

"Toilet yang jumlahnya cukup, mudah diakses dan bersih akan memberikan nilai tambah bagi tempat wisata, memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang tentunya akan berimplikasi langsung pada meningkatnya jumlah wisatawan," jelasnya.

Bukan hanya soal toilet, ujar dia SPM juga dapat terkait dengan kantin, sarana ibadah, akses yang ramah lansia dan para penyandang disabilitas, serta beragam bentuk pelayanan publik lainnya.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan kunjungan wisata mencapai 15 juta wisatawan pada tahun 2017 dan mencapai hingga 20 juta wisatawan pada tahun 2019.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan meminta penghematan anggaran oleh pemerintah tidak sampai mengurangi semangat sektor kepariwisataan.

"Uang dan volume kegiatan boleh berkurang, tetapi semangat tidak boleh berkurang dan harus bertambah," kata Popong Otje Djundjunan di Jakarta, Senin (10/7).

Menurut legislator tertua di DPR periode 2014-2019 itu, pengurangan anggaran bukanlah ditujukan kepada bidang tertentu, tetapi merata di semua bidang yang ada.

Untuk itu, ujar dia kementerian diharapkan terus berlomba untuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya guna kepentingan rakyat karena dana itu adalah uang rakyat. (ant)