Pemerintah Patok Belanja Negara Rp 3.786,5 Triliun di RAPBN 2026

IVOOX.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara di rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebanyak Rp 3.786,5 triliun. Hal itu disampaikan, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat, 15 Agustus 2025. 

“Belanja Negara dialokasikan Rp 3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” ujarnya.

APBN 2026 kata dia dirancang tetap fleksibel agar mampu merespons dinamika dan potensi guncangan global. Dalam menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan.

"Pendapatan negara akan terus dioptimalkan, terutama melalui sektor perpajakan. Pajak ditegaskan sebagai instrumen keadilan sosial, di mana yang mampu wajib berkontribusi, sementara masyarakat kurang mampu tetap mendapat bantuan," katanya.

Sementara itu, insentif fiskal tetap disediakan secara terukur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diperkuat agar dikelola secara produktif dan efisien demi menghasilkan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, kualitas belanja negara katanya akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga terus mendorong efisiensi belanja dengan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbaiki layanan publik.

“Ke depan, belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Prabowo.