Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Pajak 2026 hingga Rp 2.357,7 triliun

IVOOX.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak di tahun 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, yang berarti harus tumbuh sebesar 13,5 persen. Angka ini dinilai cukup ambisius. 

“Untuk penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani mengatakan, postur APBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp 3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan.

Penerimaan dari kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp 334,3 triliun, atau naik 7,7 persen. Di sisi lain, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar 4,7 persen menjadi Rp 455 triliun, terutama karena tidak lagi diperolehnya dividen BUMN.

Untuk belanja negara, tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025 menjadi Rp 3.786,5 triliun, dengan alokasi besar diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Belanja kementerian/lembaga naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp 1.498,3 triliun, sementara belanja non-KL mencapai Rp 1.638,2 triliun, naik 18 persen.

"Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah," katanya.

Di sisi pembiayaan, defisit APBN diperkirakan sebesar Rp 638,8 triliun, turun menjadi 3,5 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2025. Keseimbangan primer juga diperkirakan semakin mendekati nol, dengan desain defisit primer di angka Rp 39,4 triliun pada 2026.

“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” ujarnya.