Pemerintah Masih Pertimbangkan Penambahan Subsidi BBM

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan rencana penambahan subsidi bahan bakar minyak jenis solar masih dalam kajian atau perhitungan. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengaku masih kajian ini terkait perhitungan ulang besaran jumlah yang akan dikeluarkan nantinya.

Sauhasil mengatakan, perhitungan yang dilakukan pihaknya juga akan mempertimbangkan dan melihat proses dengan tepat.

"Masih dihitung itu oleh kita dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). Kayaknya sudah diomongin, tapi tim teknis masih kerja," ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2018).

Dia menjelaskan alasan pemerintah menghitung ulang tambahan subsidi BBM karena perubahan harga minyak dunia. Di sisi lain, pemerintah belum mengagendakan pertemuan dengan DPR untuk membahas rencana perubahan tersebut.

Menurut Suahasil pelaksanaan APBN sampai saat ini masih berjalan baik meskipun terdapat beberapa perubahan kondisi asumsi dasar.

"Belum. Sampai akhir Maret defisit 0,5%. Di sini lihat posturnya, pertumbuhan pajak lumayan tinggi, pertumbuhan bea cukai tinggi, dan dari sisi pelaksanaan APBN kita pantau terus dan kita pantau terus supaya berjalan dengan baik, kalau kurs melemah, memang ada peningkatan penerimaan dan peningkatan pengeluaran, tapi nett masih positif," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

"Ya untuk berapanya biarkan saja itu dihitung, tapi ya memang sekitar Rp 10 triliun. Ya iya, apalagi kalau bukan APBN-P," ujar Menko Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/5/2018)

Menko Darmin menjelaskan, penambahan tersebut untuk membantu PT Pertamina menjalankan tugas menyalurkan BBM bersubsidi bukan hanya untukdi luar Jawa tapi juga Jawa, Madura, Bali (Jamali).