Pemerintah Masih Kaji Rencana Pembatasan BBM Subsidi

IVOOX.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih mengkaji wacana pembatasan pembelian BBM subsidi termasuk Pertalite. Menurut Arifin data penerima masih dipertajam sehingga pada implementasinya dapat tepat sasaran.

"Enggak ada yang berubah, enggak naik. Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, ini lagi diperdalam lagi," ujar Arifin saat ditemui di gedung Kementerian ESDM Jumat (12/7/2024).

Menurut Arifin data penerima harus dipastikan dan disinkronkan terlebih dahulu termasuk jenis kendaraan apa saja yang nantinya berhak mendapatkan BBM subsidi. Termasuk kata dia skema pembatasan BBM ini harus dimatangkan terlebih dahulu.

"Ya kan Semuanya harus terdaftar, belum datanya kan lagi diambil. Kita pertajam dulu. Nanti kita ajuin melalui Permen. Tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang kendaraan atau jenis apa yang dapat," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan, pengkajian pembatasan BBM subsidi ini juga berkaitan dengan pendataan berdasarkan usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Perlindungan Sosial lainya.

"Ya sampai data usulan DTKS sama perlindungan sosial, satu lagi kesiapan ini kan nanti naik harga itu seolah-olah kaya gempa bumi aja," katanya.

Sementara terkait revisi Perpres 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM ia sebut masih dibahas antar menteri.

"Masih di antara tiga menteri (Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN)," katanya.

Pernyataan Arifin ini menanggapi narasi yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan rencana pembatasan BBM diharapkan berlaku pada 17 Agustus 2024.

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).