Pemerintah Libatkan Danantara dalam KKSK

IVOOX.id – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

"Jadi KKSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja," kata Rosan seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (287/2026), dikutip dari Antara.

Rosan mengatakan pelibatan Danantara dalam KKSK diarahkan untuk memperluas koordinasi kebijakan sektor keuangan agar tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian dan dunia usaha.

"Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus, Plus Danantara," ujar Rosan.

Ia mengatakan arahan tersebut menjadi bagian dari koordinasi yang dilakukan setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak, termasuk pejabat sementara Gubernur BI Destry Damayanti.

Ketika ditanya apakah Danantara akan mengikuti rapat tim ekonomi pemerintah yang digelar secara rutin, Rosan membenarkan bahwa arahan tersebut mengarah pada pelibatan Danantara dalam setiap pertemuan.

"Iya, tadi arahannya sih begitu," kata Rosan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI yang diumumkan pagi ini. Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry dan untuk sementara menunjuk Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia.

Rosan menegaskan Danantara tidak mengajukan nama terkait posisi Gubernur BI definitif. Menurut dia, penentuan calon Gubernur BI merupakan kewenangan Presiden.

"Oh enggak, itu prerogatif Bapak Presiden," kata Rosan.

Terpisah, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memperkuat koordinasi antarlembaga serta melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pembahasan kebijakan ekonomi.

Destry menyampaikan arahan tersebut diberikan Presiden Prabowo saat mengundang jajaran KSSK yang terdiri atas BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bersama Danantara dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

"Kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasikan," ujar Destry usai pertemuan, dikutip dari Antara.

Menurut Destry, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kerja sama di antara anggota KSSK, terutama dalam menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

Selain itu, KSSK juga diminta terus mendukung pemerintah sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai target pembangunan nasional.

"Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan men-support gitu, KSSK juga men-support pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, pencapaian pemerintah," katanya lagi.

Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) rutin melakukan koordinasi terkait perkembangan ekonomi makro dan keuangan serta kebijakannya. Ia kementerian/lembaga yang tergabung dalam KSSK terus melakukan koordinasi terkait kebijakan makro dan keuangan.

"Koordinasi kalau kita lihat sebetulnya koordinasinya secara virtual. Untuk setiap hari kita ada update mengenai informasi ekonomi makro dan keuangan," ujar Anggito, dikutip dari Antara.

Tidak hanya itu, rapat teknis juga dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak yang tergabung dalam KKSK. Selain juga rapat yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pimpinan LPS dan Bank Indonesia (BI)

"Itu selalu di-update, dimutakhirkan dan disampaikan ke media tiga bulan sekali," katanya menambahkan.

Jajaran KSSK sendiri terdiri atas BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Dengan kini Presiden Prabowo Subianto mengarahkan KSSK untuk memperkuat koordinasi antarlembaga serta melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pembahasan kebijakan ekonomi.