Pemerintah Klaim Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan dalam 10 Tahun Terakhir

IVOOX.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono mengklaim pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. 

“Capaian ini dilakukan melalui belanja perlindungan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional yang efektif sebagai bantalan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan,” kata Thomas dalam siaran pers dikutip Kamis (26/9/2024).

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik, menurut Thomas pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tetap tinggi dengan inflasi yang tetap dijaga lebih rendah.

Dalam APBN tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,2 persen dan inflasi diproyeksikan dapat ditekan pada level 2,5 persen. APBN 2025 juga kata dia diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun menjadi 7 sampai 8 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen. Sementara, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,5 sampai 5 persen, serta rasio gini turun menjadi 0,379 sampai 0,382.

“Belanja negara dalam APBN 2025 yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah akan terus dilakukan peningkatan kualitasnya dengan prinsip spending better. Belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Thomas.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan bahwa dalam APBN tahun 2025, kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) akan diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya, di antaranya melalui pemanfaatan digitalisasi birokrasi, pemanfaatan belanja K/L sesuai dengan tema dan arah kebijakan rencana pemerintah, dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.

“Peningkatan kualitas belanja juga harus dilakukan melalui sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dan belanja transfer ke daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran,” kata Thomas.