Pemerintah Kaji CNG untuk Kurangi Ketergantungan Impor LPG

IVOOX.ID – Pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai salah satu strategi untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan domestik. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional di tengah tingginya beban impor yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dari total konsumsi LPG nasional sebesar 8,6 juta ton per tahun, produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Kondisi itu membuat Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Bahlil, salah satu kendala utama peningkatan produksi LPG dalam negeri adalah keterbatasan bahan baku komponen C3 dan C4. Karena itu, pemerintah mulai melirik pemanfaatan CNG yang berbasis komponen gas C1 dan C2 atau metana dan etana, yang dinilai tersedia melimpah di Indonesia.

Pemanfaatan CNG dipandang potensial karena seluruh proses produksinya bertumpu pada sumber daya domestik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor energi. Saat ini, pemanfaatan CNG sudah mulai diterapkan secara terbatas, terutama di sektor komersial seperti hotel dan restoran, dengan dukungan badan usaha niaga serta jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” tegas Bahlil.

Kajian terhadap CNG dilakukan di tengah sorotan atas ketahanan energi nasional, terutama setelah harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan pada April 2026. Pemerintah menilai diversifikasi sumber energi rumah tangga dan komersial menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan fiskal akibat impor sekaligus memperkuat pasokan domestik.

Selain opsi CNG, pemerintah juga terus mematangkan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Meski proyek tersebut masih dalam tahap awal, pemerintah menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademik dan industri, terus diperkuat.