Pemerintah Dorong Percepatan Proyek MRT Koridor Timur-Barat

IVOOX.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mempercepat proyek MRT (Mass Rapid Transit) Koridor Timur-Barat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan integrasi transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, pada Selasa (16/1/2024), menyoroti proyek tersebut sebagai langkah maju dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah.

Proyek MRT East-West, didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), terbagi menjadi dua fase. Fase pertama melibatkan rute Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km, sementara fase kedua mencakup rute Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang sepanjang 50,4 km.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya proyek ini sebagai solusi lintas wilayah dan daerah. "Investor, pengelola proyek, kepemilikan MRT, semuanya telah jelas. Ini adalah langkah maju dalam konteks Proyek Strategis Nasional," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima IVOOX, Rabu (17/1/2024).

Proyek ini diharapkan tidak hanya mengurangi kemacetan tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 pada November 2023 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ menandai langkah konkret dalam mewujudkan proyek ini.

Dengan dukungan pendanaan USD3 miliar dari JICA, proyek MRT East-West diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung pelaksanaan proyek MRT East–West, yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta. Komitmen pembiayaan sebesar 49 persen on-granting dan 51 persen on-lending telah disepakati.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk pengadaan tanah di wilayahnya, sementara pihak terkait lainnya bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pengadaan tanah, pelaksanaan, dan pengoperasian proyek MRT East–West.

Sebagai langkah tindak lanjut, Menko Airlangga akan menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator terkait penyelenggaraan MRT East West pada Maret 2024. Dengan target groundbreaking di bulan Agustus 2024, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek tersebut dengan dukungan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra internasional.