Pemerintah Catat Transaksi Bursa Karbon di Indonesia Capai Rp 36,7 miliar | IVoox Indonesia

July 6, 2025

Pemerintah Catat Transaksi Bursa Karbon di Indonesia Capai Rp 36,7 miliar

Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi
Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi saat webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 Selasa (23/7/2024). IVOOX.ID/Rinda Suherlina

IVOOX.id – Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nilai transaksi bursa karbon di Indonesia telah mencapai Rp 36,7 miliar dengan volume sebanyak 608 ribu ton CO2 ekuivalen. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari awal peluncurannya pada 26 September 2023 lalu sampai dengan 30 Juni 2024.

Sementara selama semester I-2024 saja tercatat nilai transaksi karbon mencapai Rp 5,9 miliar dengan volume transaksi 114,5 ribu ton CO2 ekuivalen. Hal itu disampaikan Elen dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024.

“Sejak peluncuran sampai akhir Juni 2024 nilainya telah mencapai Rp 36,7 miliar dengan volumenya mencapai 608 ribu ton CO2 ekuivalen. Perdagangan karbon ini diharapkan menjadi instrumen vital dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target dekarbonisasi,” kata Elen Selasa (23/7/1014).

Elen mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon (NZE) pada 2060. Sehingga perdagangan karbon ini diharapkan menjadi instrumen vital dalam mencapai target tersebut.

 Menurut Elen, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Namun dia mengakui komitmen itu membutuhkan dukungan finansial yang besar.

 "Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya adalah Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon," ujarnya.

Elen menilai, untuk mencapai target ini, skema pembayaran berbasis kinerja melalui Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) menjadi salah satu strategi dari Pemerintah.

“Kerja-kerja pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, serta media,” katanya.

0 comments

    Leave a Reply