Pemerintah Butuh Dukungan Riset dalam Pembuatan Kebijakan

iVOOXid, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan membutuhkan dukungan riset dari lembaga-lembaga riset, perguruan tinggi, maupun organisasi internasional.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bertajuk "Bagaimana Peneliti Ekonomi Membantu Penyusunan Kebijakan?" di Jakarta, Selasa (18/4/2017), Lukita mengatakan riset merupakan kunci bagi analisis rasional untuk sebuah kebijakan.

Dia mengungkapkan pemerintah ingin mengubah pembuatan kebijakan dari yang semula didorong pemikiran birokratis atau "politically driven" menjadi analisis rasional berdasarkan bukti atau "evidence-based" "Pada akhirnya kebijakan memang akan memasukkan unsur politik dan sosial, tetapi kami ingin bahan yang masuk murni berdasarkan bukti yang tersedia melalui pengolahan yang rasional," ucap Lukita.

Selain itu, lanjut Lukita, riset yang disajikan juga sebaiknya sesuai dengan program-program yang menjadi prioritas pemerintah.

Dia menyebutkan prioritas kebutuhan riset pemerintah di bidang perekonomian sekarang yaitu yang berkaitan dengan upaya memacu pertumbuhan yang mampu menyerap angkatan kerja baru tiap tahun.

Di Kemenko Perekonomian, Lukita menyebutkan program-program yang membutuhan dukungan riset yaitu terkait pemerataan ekonomi dan paket kebijakan ekonomi (PKE).

Selain itu, Lukita juga mendorong kementerian dan lembaga negara agar lebih terbuka dalam pertukaran informasi. Untuk itu, kata dia, perlu ada suatu dasar atau "platform" untuk berbagi informasi dan data. (ant)