Pemengaruh, Musisi, hingga Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Serahkan Dokumen Tuntutan 17+8 pada DPR

IVOOX.id – Pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sejumlah tokoh yang hadir, yaitu Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 4 September 2025, yang kemudian diterima langsung oleh perwakilan DPR.

“Hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal,” kata Pendiri What Is Up Indonesia Abigail Limuria, selaku perwakilan Kolektif 17+8, dikutip dari Antara, Kamis (4/9/2025).

Penyerahan dokumen fisik ini merupakan pelengkap dari langkah yang telah dilakukan sebelumnya, seperti kampanye di media sosial, menghubungi perwakilan pimpinan DPR dan partai politik secara informal, serta mengirim surel ke sekitar 580 anggota DPR.

Abigail mengakui DPR RI telah menyelenggarakan forum audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9). Akan tetapi, menurut dia, pelaksanaan dari aspirasi masyarakat harus betul-betul dipastikan.

“Kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya,” ucap Abigail.

Sementara itu, Pendiri Think Policy Indonesia Andhyta Firselly Utami mengatakan 17+8 merupakan kumpulan tuntutan rakyat yang berasal dari keresahan masyarakat. Daftar tuntutan itu disusun agar bisa mengukur respons pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel.

Dia menjelaskan tuntutan rakyat 17+8 dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya desakan ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan netizen, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.

“Namun, kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya,” ucap Afu, sapaan akrabnya, dikutip dari Antara, Kamis (4/9/2025).

Mewakili DPR, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade dan Anggota Komisi VIII Rieke Diah Pitaloka menemui perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta.

Andre Rosiade yang juga Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima secara simbolis dokumen tuntutan rakyat 17+8. Dia pun berjanji untuk langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan parlemen.

“Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre dikutip dari Antara, Kamis (4/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Andre menjelaskan sejatinya DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu, 3 September 2025. Menurut dia, DPR sedang berkoordinasi dengan internal maupun berbagai instansi untuk membahas tuntutan rakyat.

Dia menyebut beberapa dari poin tuntutan rakyat 17+8 telah dipenuhi parlemen, di antaranya penangguhan perjalanan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR. Selain itu, tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan aparat saat penanganan aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir juga telah dibentuk.

“Bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga tujuannya penyampaian aspirasi akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, kita tunggu lah, kan masih berproses, ya,” ucapnya.

Di samping itu, Andre menekankan bahwa DPR akan bertransformasi, sebagaimana aspirasi masyarakat.

“Yang pasti, kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi perbaikan DPR agar betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja nanti akan di umumkan hasil transformasinya bagaimana,” kata dia.

Berikut bunyi tuntutan rakyat yang diserahkan ke DPR:

Tuntutan dalam satu minggu, tenggat waktu 5 September 2025

1. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan

2. ⁠Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak

3. ⁠Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran

4. ⁠Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan

5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia

6. ⁠Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru

7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala

8. ⁠Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK

9. ⁠Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat

10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

11. ⁠Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis

12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna

13.⁠ ⁠Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri

14. ⁠Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol)

16. ⁠Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak

17. ⁠Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Tuntutan dalam satu tahun, tenggat waktu 31 Agustus 2026

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran

2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

4. Sahkan dan tegakkan Undang-Undang Perampasan Aset koruptor, penguatan independensi KPK, dan Penguatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis

6. TNI Kembali ke barak, tanpa pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.