Pembangunan Berkelanjutan Solusi Ketahanan Ekonomi Nasional

IVOOX.id, Jakarta - Perekonomian yang terdampak pandemi semakin menunjukkan mendesaknya penataan ulang pembangunan. Model pembangunan berkelanjutan (sustainable) diyakini merupakan solusi yang tepat agar Indonesia bisa bertahan.

Terlebih lagi Indonesia pun sudah ikut mengesahkan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan melalui Sustainable Development Goals (SDG’s) yang berisi 17 tujuan dan 169 target.

Plt Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar Widyasanti berpendapat negara harus segera mengatur ulang dalam skala besar (great reset) pembangunan Indonesia. Ke depan, kata dia, bangsa Indonesia harus menekankan ekonomi inklusif dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip agenda tujuan SDG’s.

“Ini akan berjalan baik jika ada sinergitas yang kuat antara seluruh pihak,” katanya .

BACA JUGA: Masih Menyisakan Tahapan Sengketa, Semua Pihak Diminta Jaga Kondusifitas Pemilihan Serentak 2020

Pemerintah melalui Bappenas juga sudah menuangkannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai program turunan, Program Pertumbuhan Hijau hadir untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs. Melalui program ini, pemerintah berfokus pada ekonomi sirkular dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof. Dr. Widodo Muktiyo menilai RPJMN 2020-2024 adalah roadmap pembangunan nasional untuk diadopsi oleh kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Serentak 2020. Menurutnya, program-program kerja yang disusun oleh para calon kepala daerah terpilih harus selaras dengan RPJMN yang sudah dicanangkan oleh pemerintah agar terjadi keberlanjutan pembangunan.

“Jadi tidak ada istilah pembangunan yang mandeg meskipun ganti kepala daerah karena sudah ada cetak birunya sepanjang 5 tahun kedepan,” ujar Widodo.