Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan PTSL merupakan suatu layanan pendaftaran tanah yang revolusioner dalam mempercepat legalisasi aset masyarakat.

Menurutnya PTSL berhasil meningkatkan progres pendaftaran tanah yang semula 500.000 bidang per tahun menjadi 7 juta bidang pada tahun 2017 saat PTSL mulai diluncurkan.

"Dengan 7 juta layanan itu yang awalnya baru tersertipikasi sekitar 40 juta bidang (pada tahun 2016, red), akhir tahun 2023 lalu sebanyak 110,4 juta bidang tanah sudah terdaftar dan 90,5 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat. Ini luar biasa, 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sudah melakukan sertifikasi tanah dengan cepat yang hasilnya sekarang sudah di tangan Bapak Ibu," kata Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi yang diterima IVOOX Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN menuturkan, guna dari sertifikat tanah antara lain untuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan menjadi akses ekonomi bagi masyarakat. "Insyaallah yang disebut mafia tanah yang akan mengganggu hak Bapak Ibu tidak ada lagi kalau sudah ada sertifikat," ujarnya.

"Tanah Bapak Ibu akan menjadi sesuatu yang bersifat produktif, pulang dari sini Bapak Ibu bisa menyekolahkan sertifikat ke bank, harganya tentu lebih mahal dengan yang belum punya sertipikat. Tapi yang perlu diingat, hati-hati, kalau mau disekolahkan dihitung secara baik, berapa angsurannya, jangan sampai disekolahkan hanya berapa bulan tidak mampu bayar nanti sertifikat diambil pihak bank. Oleh karena itu, pergunakan untuk sesuatu yang bersifat produktif jangan konsumtif," imbuh Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Asnawati melaporkan capaian pendaftaran tanah di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak. Ia menuturkan, target pendaftaran tanah di Kabupaten Siak sendiri mencapai 5.450 bidang dengan target sertipikasi 3.160 bidang.

"Di Kabupaten Siak ini Alhamdulillah tercapai 100 persen, dan hari ini diserahkan 500 sertifikat yang masing-masing berasal dari Desa Kandis Kota, Desa Simpang Belutu, Desa Kandis, dan Desa Jambai Makmur," kata Asnawati.

Untuk itu, ia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang telah mendukung pelaksanaan PTSL, juga kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Siak pada pelaksanaan kegiatan program strategis nasional sehingga dapat berjalan dengan baik. "

Kami tetap berharap memohon dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk membantu jalannya PTSL serta membuat kebijakan yang dapat mempercepat PTSL seperti keringanan BPHTB dan biaya keringanan PTSL yang sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Riau," lanjutnya.

Wakil Bupati Siak, Husni Merza yang turut hadir dalam kesempatan tersebut berharap masyarakat Kabupaten Siak dapat memanfaatkan sertipikat yang diterima dengan baik. Karena menurutnya, sertipikat dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Tentu dengan adanya sertipikat ini akan meningkatkan nilai aset yang dimiliki masyarakat, pada akhirnya nanti akan mendorong peningkatan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Siak.

Pemangkasan Kuota Subsidi Sepeda Motor Listrik

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply