Paviliun Indonesia COP-26 UNFCCC Tunjukan Aksi Iklim Indonesia Kepada Dunia

IVOOX.id - Wakil Menteri LHK, Alue Dohong membuka Paviliun Indonesia COP 26 UNFCCC Glasgow, Inggris, Senin (1/11), pukul 10.00 waktu setempat. Paviliun Indonesia pada gelaran COP 26 kali ini mengambil tema 'Leading Climate Actions Together: Indonesia FOLU Net Sink 2030'. 

Paviliun Indonesia berfungsi sebagai soft diplomacy bersamaan dengan hard diplomacy meja perundingan digelaran COP- 26 UNFCCC, Glasgow. Soft Diplomacy di Paviliun Indonesia akan menyuarakan tindakan, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional berupa aksi-aksi iklim Indonesia dalam mencegah peningkatan suhu global dibawah 1,5 derajat Celcius.

"Paviliun Indonesia menyajikan tonggak sejarah bagi Indonesia dengan menampilkan kebijakan dan tindakan dalam menangani perubahan iklim, menunjukkan komitmen Indonesia dalam negosiasi global, dan menyajikan banyak pelajaran dari lapangan," tutur Wamen Alue.

BACA JUGA: Apa itu COP26? Ini Penjelasannya dan Mengapa Ini Penting Untuk Diketahui

Melalui Paviliun Indonesia akan disebarkan informasi yang konstruktif dan integratif tentang program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para pihak, termasuk menjabarkannya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat global. Penyelenggaraan Paviliun Indonesia ini disebutnya juga dalam rangka membuka peluang bagi para pihak dalam lingkup global untuk menggali ide, peluang, dan jejaring dalam rangka penguatan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Isu perubahan iklim disebut Wamen asal Kalimantan Tengah tersebut telah mempengaruhi setiap negara di setiap benua. Efeknya telah mempengaruhi aspek perekonomian dan kesehatan dari masyarakat di seluruh dunia. Perubahan pola cuaca hingga terjadinya cuaca ekstrem yang memicu bencana alam dan wabah penyakit, telah nyata terlihat akhir-akhir ini. 

"Tanpa tindakan, peningkatan suhu permukaan rata-rata dunia akan melampaui 3 derajat celcius abad ini. Orang-orang termiskin dan paling rentan yang paling terpengaruh," jelasnya.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan jika penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan. Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. Indonesia juga menekankan agar upaya penanganan perubahan iklim harus ditunjukkan melalui contoh nyata.

Indonesia telah membuktikan komitmen nyatanya dalam pengendalian perubahan iklim. Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bisa menekan angka deforestasi ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis pada 2010-2019. Untuk itu dalam gelaran COP 26 ini Indonesia meningkatkan ambisi iklimnya dengan targetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 (FOLU Net Sink 2030) dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. 

"Indonesia memiliki pendirian yang kuat atas tujuan jangka panjang yang harus dicapai demi bangsa kami. Kami akan mendorong setiap bangsa untuk bekerja sama menyelamatkan bumi kita. Kami telah membagikan upaya kami dari apa yang kami janjikan, dan kami minta masyarakat global untuk melakukannya juga. Kepada semua peserta internasional, saya dengan senang hati menawarkan kepada anda semua untuk memberikan masukan tentang apa yang telah kami capai. Indonesia siap untuk mengambil tindakan lebih jauh dan lebih berani untuk bumi kita," pungkas Wamen Alue.

Tampak hadir dalam acara pembukaan paviliun secara langsung dari Glasgow Dirjen PHL selaku penanggung jawab Paviliun Indonesia, Dirjen PPI, dan para pengunjung. Sedangkan dari Jakarta hadir Sekjen KLHK, Dirjen KSDAE KLHK, Dirjen PSKL KLHK, Ketua DPPI, para Pejabat Tinggi Pratama KLHK, serta perwakilan Asosiasi, Akademisi, Aktivis, dan Dunia Usaha.(*)