Umam mengatakan, serangan itu merupakan penegasan kerapuhan hukum internasional ketika berhadapan dengan politik kekuatan dan kepentingan energi global.

Secara normatif, menurut dia, tindakan Amerika Serikat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.

"Praktik penangkapan dan pemindahan kepala negara berdaulat untuk diadili di pengadilan nasional negara penyerang merupakan tidak sesuai dengan prinsip nonintervensi dan kedaulatan negara, yang selama ini menjadi fondasi tatanan internasional pasca Perang Dunia II," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (5/1/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, upaya pembenaran AS melalui Pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri cukup problematik. Sebab, dalam hukum internasional, self-defense mensyaratkan adanya serangan bersenjata yang nyata dan segera (imminent armed attack).

"Artinya, memperluas makna pembelaan diri untuk mencakup perang melawan narkotika atau klaim keamanan nasional lintas batas berisiko mengubah hukum internasional menjadi alat legitimasi sepihak bagi negara kuat," katanya.

Selain itu, dia menilai peristiwa itu tidak dapat dilepaskan dari geopolitik energi global. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, selama satu dekade terakhir menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang China dalam mengamankan pasokan energi dan memperluas pengaruh finansialnya di Amerika Latin.

"Maknanya, intervensi AS mencerminkan upaya memutus investasi dan kepentingan strategis China, sekaligus mengonsolidasikan kembali dominasi AS dalam sistem energi global dan rezim petrodollar," ucap dia.

Langkah tersebut berpotensi mengubah peta kekuatan energi dunia, yaitu menggeser aliran minyak Venezuela dari China ke pasar Amerika serta memperkuat kembali peran korporasi energi AS.

Selain itu, konsekuensi dari kondisi itu juga mengarah pada peningkatan volatilitas geopolitik, risiko eskalasi konflik kawasan, dan ketidakpastian arus modal global.

Selanjutnya, menurut dia, dampak situasi ini bagi Indonesia memang tidak langsung, tetapi tidak bisa diabaikan. Gejolak geopolitik energi berpotensi mempengaruhi harga minyak global, tekanan subsidi energi, stabilitas nilai tukar serta risiko capital outflow dari negara berkembang.

"Pemerintah Indonesia harus mewaspadai risiko fiskal dengan koordinasi kebijakan moneter yang lebih kuat," kata Umam.

Di saat yang sama, sebut dia, krisis tersebut juga menjadi peringatan strategis bagi Indonesia. Ketergantungan pada energi fosil membuat negara semakin rentan terhadap dinamika politik kekuatan global.

Oleh karena itu, percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi geopolitik dan ketahanan nasional jangka panjang.

Ia menegaskan, Indonesia perlu konsisten menjunjung hukum internasional, menolak normalisasi intervensi sepihak, serta tetap mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme multilateral.

"Dalam tatanan global yang semakin multipolar dan tidak stabil, keteguhan pada prinsip hukum internasional dan penguatan kemandirian energi nasional adalah fondasi penting bagi kepentingan strategis Indonesia ke depan," ujar dia.

Patung Macan Putih di Kediri

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply