Pasca OTT KPK, Sri Mulyani Rombak 366 PNS

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak habis-habisan struktur organisasi internal Kementerian Keuangan. Perombakan ini dilakukan, tak lama setelah salah seorang pegawai bendahara negara terciduk atas kasus suap.

Perombakan yang digelar di Aula Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan pada Rabu, (9/5/2018) itu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Hadiyanto. Sebanyak 366 pegawai Kementerian Keuangan dalam perombakan ini dilantik sebagai Eselon III.

Dalam arahannya di depan ratusan pegawai Kementerian Keuangan yang baru saja dilantik, Sri Mulyani menekankan, bahwa peran penjaga keuangan negara begitu penting, dalam menggunakan keuangan negara sebagai instrumen tujuan bernegara.

"Tugas kita memastikan instrumen keuangan negara bisa digunakan secara efektif, benar, dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyinggung penangkapan salah seorang pegawai Eselon IV Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan karena kasus suap. Bahkan, Sri Mulyani juga menyinggung kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

"Minggu ini ada berita kurang baik, salah seorang staf Eselon IV ditangkap KPK. Ini bentuk tamparan bagi kita semua. Di DJP juga ada kepala kantor yang ditangkap," katanya.

"Anda, middle management dari suatu institusi adalah kunci untuk memantau dan memonitor teman-teman Anda," jelasnya.

Sri Mulyani berpesan kepada seluruh jajaran yang dilantik agar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keuangan negara. Bendahara negara ingin, jajarannya tetap loyal dan berdedikasi kepada negara meskipun memasuki tahun politik.

"Tugas kita tidak makin mudah. Ini tahun politik dan tahun depan juga tahun politik. Saya titip, pada tahun politik ini Anda harus fokus. Ini kontrak Anda abadi," tegasnya.

Sebagai informasi, perombakan ini dilakukan secara merata di lingkungan direktorat jenderal Kementerian Keuangan. Namun dari total tersebut, perombakan terbesar terjadi di Ditjen Pajak.