Panglima Izinkan Prajurit TNI Bantu Polisi Tangani Begal

IVOOX.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan lampu hijau bagi para prajuritnya untuk menangani aksi begal.

"Tidak ada instruksi khusus dari panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," kata Nas, Selasa (26/5/2026), dikutip dari Antara.

Menurut Nas, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI, lanjut dia, hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal.

Karenanya, untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Polri agar penanganan aksi begal bisa lebih maksimal.

"TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," kata dia.

Sementara, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, keterlibatan TNI dalam memberantas aksi begal di Jakarta merupakan bagian dari menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP).

"Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri. Namun dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Rico di Jakarta, Selasa (26/5/2026), dikutip dari Antara.

Rico menyatakan hal tersebut saat ditanya soal Kodam Jaya yang mengerahkan batalyon tempur untuk membantu Polri menangani aksi begal di Jakarta.

Menurut Rico, apa yang dilakukan jajaran Kodam Jaya hanya bertujuan untuk memastikan masyarakat dalam keadaan aman dan nyaman.

Hal itu dilakukan dengan cara menggelar patroli bersama, sosialisasi ke masyarakat secara humanis dan melakukan tindakan pencegahan lainnya.

Selain itu, kata Rico, upaya Kodam Jaya juga sudah selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin, yang menugaskan Yonif TP di seluruh daerah melindungi warga dari ragam aksi kriminal.

Namun demikian, Rico menegaskan TNI juga memiliki batasan tertentu dalam menangani aksi begal. TNI, kata Rico, mengutamakan koordinasi dan kerja sama dengan Polri selaku pihak yang berhak melakukan tindakan hukum.

"Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku," kata Rico.

OMSP merupakan misi non tempur yang bersifat kemanusiaan. Misi ini biasanya dilakukan TNI pada saat-saat tertentu seperti evakuasi warga saat bencana, pembangunan infrastruktur di lokasi bencana, pengamanan warga hingga memberikan layanan kesehatan.

Aksi begal belakangan semakin marak terjadi di beberapa wilayah, termasuk Jakarta.

Di Jakarta, aksi begal kerap terjadi di banyak wilayah salah satunya Jakarta Barat.

Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan menyusul maraknya kasus begal di wilayah tersebut.

"Poin pertama adalah penyediaan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan akan disiapkan secara mandiri, maupun kita akan imbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing, seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya," kata Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat (22/5/2026), dikutip dari Antara.

Iin mengatakan, akan segera mengeluarkan surat imbauan kepada instansi atau tempat-tempat usaha di wilayah Jakbar terkait pemasangan CCTV. "Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan fokus pengamanan di wilayah," katanya.