Pakar Transportasi Nilai Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Berdampak Luas, Perlu Jaga Keseimbangan Fiskal dan Keadilan Sosial

IVOOX.id – Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 memiliki dampak multidimensi yang harus dipertimbangkan secara matang.

Menurut Djoko, tarif Transjakarta yang berlaku saat ini telah bertahan selama dua dekade sejak 2005. Selama periode tersebut, pemerintah daerah menggelontorkan subsidi besar untuk menjaga biaya transportasi publik tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Selama dua dekade, skema subsidi yang masif berhasil mengunci biaya perjalanan harian masyarakat pada tingkat yang sangat terjangkau. Membicarakan tarif Transjakarta bukan lagi sekadar menghitung nominal angka di atas kertas, melainkan membedah keseimbangan baru antara keberlanjutan layanan dan keadilan sosial,” ujarnya kepada Ivoox.id Minggu (7/6/2026).

Pada 2026, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi umum sebesar Rp4,77 triliun. Dari jumlah itu, Rp3,75 triliun dialokasikan untuk Transjakarta, Rp700 miliar untuk MRT Jakarta, dan Rp325,28 miliar untuk LRT Jakarta. Anggaran tersebut setara sekitar 5,8 persen dari total APBD DKI Jakarta 2026 yang mencapai Rp81,32 triliun.

Djoko menjelaskan, penyesuaian tarif berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan fiskal daerah. Saat ini, pemerintah menanggung selisih biaya operasional atau cost recovery gap lebih dari Rp9.000 untuk setiap penumpang. Kenaikan tarif dinilai dapat mengurangi beban subsidi sekaligus membuka ruang fiskal untuk program prioritas lainnya.

Selain itu, tambahan pendapatan dari tarif dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengadaan armada bus listrik, meningkatkan frekuensi layanan, memperbaiki halte, hingga memperkuat integrasi antarmoda dengan MRT, LRT, dan KRL.

Namun di sisi lain, Djoko mengingatkan adanya risiko sosial yang tidak bisa diabaikan. Kenaikan tarif berpotensi membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada layanan Transjakarta untuk aktivitas sehari-hari.

“Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (low-income segment), kenaikan sebesar Rp1.500 hingga Rp3.500 per perjalanan akan langsung memotong sisa uang belanja bulanan mereka,” katanya.

Ia juga menyoroti kemungkinan pergeseran pengguna kembali ke kendaraan pribadi jika kenaikan tarif tidak diiringi peningkatan kualitas layanan. Kondisi tersebut berpotensi memperparah kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Karena itu, Djoko menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari efisiensi anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga aksesibilitas transportasi bagi kelompok rentan melalui skema tarif Rp0 serta menghadirkan peningkatan layanan yang nyata.

“Hanya dengan komitmen tersebut, modernisasi transportasi Jakarta dapat melangkah maju tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat dan mengusik keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.