Pakar Transportasi Nilai Pemerintah Tidak Serius Benahi Angkutan Logistik, Pengawasan Dinilai Lemah

IVOOX.id – Akademisi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah dalam menangani karut-marut angkutan logistik di Indonesia. Ia menyoroti bahwa kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut barang terus terjadi, bahkan mencapai tujuh kejadian per hari, menjadikan truk sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas.  

“Pengawasan terhadap operasional angkutan barang masih belum maksimal. Memang ini memiliki konsekuensi terhadap tarif angkutan barang, tetapi yang paling penting adalah keselamatan semua pengguna jalan terjamin,” ujar Djoko Setijowarno dalam keterangan resmi keada ivoox Kamis (26/12/2024). 

Hal ini diperparah oleh insiden seperti kecelakaan bus pariwisata Tirto Agung yang menabrak truk pengangkut pakan ternak di Tol Pandaan-Malang, Jawa Timur, pada Senin (23/12/2024). Tragedi ini menewaskan empat orang dan mencerminkan buruknya tata kelola angkutan logistik yang masih jauh dari kata aman. 

Djoko juga menyoroti berbagai penyebab utama kecelakaan truk, seperti kompetensi pengemudi yang rendah, kondisi kendaraan yang buruk akibat minimnya perawatan, serta masalah overdimensi dan overload (ODOL). Sementara itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat seringnya kegagalan pengereman akibat kurangnya regulasi wajib untuk perawatan rutin kendaraan. 

"Liberalisasi tarif angkutan barang yang diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar juga memperburuk situasi. Di negara maju, meski tarif diatur pasar, standar keselamatan tetap dijalankan secara ketat. Namun di Indonesia, efisiensi biaya lebih diutamakan hingga aspek keselamatan diabaikan," kata Djoko. 

Ironisnya, truk yang terlibat dalam proyek pemerintah pun kerap melanggar aturan ODOL, menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakkan kebijakan. Djoko menilai bahwa banyaknya kementerian yang terlibat dalam pengelolaan logistik justru membuat koordinasi menjadi sulit. 

Djoko mendesak pemerintah untuk mereformasi sistem angkutan logistik secara menyeluruh. Salah satu langkah yang disarankan adalah mengalihkan beban logistik dari jalan raya ke jalur kereta api dan perairan, terutama untuk jarak lebih dari 500 kilometer. Ia juga menekankan pentingnya pengadaan sekolah mengemudi untuk meningkatkan kompetensi pengemudi dan pemberlakuan upah minimum bagi sopir truk. 

“Pengemudi sering menjadi kambing hitam atas kecelakaan. Padahal, minimnya upah, jam kerja yang tidak manusiawi, serta pungutan liar yang merajalela turut berkontribusi pada buruknya kondisi angkutan barang,” ujarnya. 

Terminal barang yang nyaman dan rest area yang memadai juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengemudi. Djoko mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya reaktif terhadap insiden, tetapi juga bertindak cerdas dan terencana. 

“Jika pemerintah tetap membiarkan kondisi ini tanpa perbaikan, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat atau pengemudi. Pemerintah harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya,” kata Djoko. 

Dengan langkah konkret dan koordinasi lintas sektor yang lebih baik, Djoko berharap angkutan logistik di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan efisien tanpa mengorbankan keselamatan.