Pakar Sebut Kebijakan Bahlil Bertentangan dengan Komitmen Presiden Prabowo terhadap Energi Terbarukan

IVOOX.id – Bahlil Lahadalia, yang semula menjabat sebagai Menteri Investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, sejumlah kebijakan yang ia keluarkan dinilai lebih mencerminkan kesinambungan agenda Presiden Jokowi daripada komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya.

Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, menilai kebijakan Bahlil lebih condong mendukung energi fosil daripada energi baru terbarukan (EBT). Padahal, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi dengan memanfaatkan sumber-sumber EBT yang melimpah di Indonesia dalam kurun waktu 4-5 tahun. "Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan energi fosil," ujar Fahmy Radhi dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Minggu (8/12/2024).

Kebijakan Bahlil yang memprioritaskan peningkatan produksi minyak dan gas di sektor hulu dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Fahmy menjelaskan bahwa investor besar saat ini sudah mulai meninggalkan sektor hulu migas Indonesia karena dinilai tidak lagi menguntungkan. Di sisi lain, Bahlil juga mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan produksi batu bara, yang dianggap selaras dengan kebijakan Jokowi sebelumnya. Presiden Jokowi bahkan sempat memberikan konsesi tambang batu bara kepada organisasi keagamaan untuk mendukung peningkatan produksi.

Selain itu, Bahlil mewacanakan larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi pengendara ojek online (ojol), dengan alasan mereka memiliki kendaraan untuk usaha. Kebijakan ini mendapat sorotan tajam karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo yang pro terhadap masyarakat kecil atau wong cilik. "Padahal, pengendara ojol adalah masyarakat bawah yang termasuk golongan rentan miskin. Ironis memang, kebijakan pelarangan ini sangat tidak sesuai dengan komitmen Prabowo," kata Fahmy.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia akan menghentikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dalam waktu sepuluh tahun. Namun, kebijakan yang didorong oleh Bahlil justru berlawanan dengan visi tersebut.

Menurut Fahmy, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bahlil berpotensi mencederai komitmen Presiden Prabowo. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan tersebut. "Kalau ternyata kebijakan Bahlil bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dan menggantinya dengan Menteri ESDM yang sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Fahmy.

Sejumlah pihak kini menunggu langkah Presiden Prabowo untuk memastikan kebijakan energi di bawah pemerintahannya benar-benar sejalan dengan visi yang ia sampaikan kepada rakyat.