Pakar Nilai Salam Megawati kepada Prabowo Bukan Sinyal PDI Perjuangan Bergabung

IVOOX.id – Analis komunikasi politik Hendri Satrio memberikan pandangannya mengenai salam yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk Prabowo Subianto dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra baru-baru ini. Salam tersebut disampaikan Prabowo melalui Menteri PAN-RB Azwar Anas, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.

Menurut Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensat, salam tersebut tidak bisa diartikan sebagai sinyal bahwa PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto jika Prabowo terpilih menjadi presiden. "Salam itu lebih mencerminkan hubungan baik antara Megawati dan Prabowo, bukan indikasi politik," ujar Hensat dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Rabu (4/9/2024).

Hensat menegaskan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo sudah terjalin lama, mengingat keduanya pernah bekerja sama dalam Pilpres 2009. "Saya rasa Megawati tidak ada masalah dengan Prabowo, mereka pernah berjuang bersama di Pilpres 2009, sehingga komunikasi mereka tetap terjaga dengan baik," katanya.

Selain itu, Hensat menyoroti bahwa Megawati adalah seorang politisi yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kekuasaan semata. Ia menilai, jika PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo, Megawati akan tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat.

"Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan tahun 2010 pernah menegaskan bahwa garis politik partainya lebih dari sekadar bagi-bagi kekuasaan, tetapi lebih kepada menyejahterakan wong cilik. Ini kemungkinan besar akan menjadi sikap Megawati jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Prabowo," ujar Hensat.

Lebih lanjut, Hensat yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, menyatakan bahwa PDI Perjuangan mungkin justru lebih efektif saat berada di posisi oposisi. Ia mengingatkan bagaimana peran strategis PDI Perjuangan saat menjadi oposisi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana PDI Perjuangan tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui Ketua MPR saat itu, Taufiq Kiemas.

"Peran-peran strategis seperti ini bisa terulang jika Undang-undang MD3 tetap konsisten. Artinya, Puan Maharani atau siapa pun dari PDI Perjuangan yang menjadi Ketua DPR bisa membangun komunikasi yang baik antara PDI Perjuangan dengan koalisi pemerintahan," kata Hensat.

Hensat juga meyakini bahwa Megawati dan Prabowo akan tetap berkomunikasi, terlepas dari apakah PDI Perjuangan berada dalam atau di luar pemerintahan. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki visi yang sama untuk memajukan Indonesia, yang dapat mempersatukan mereka di masa depan.

"Hubungan antara kedua tokoh bangsa ini harus dijaga dengan baik. Siapa tahu, keduanya bisa bersatu kembali karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu menyejahterakan Indonesia," ujar Hensat.