Ombudsman RI Soroti Kebijakan Impor Beras Jangka Panjang

IVOOX.id - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyoroti perlunya langkah cepat dari presiden selanjutnya yang akan menggantikan Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan impor beras jangka panjang.

Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa importasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak semata-mata untuk memperkuat cadangan pangan, tetapi lebih kepada pemenuhan konsumsi masyarakat.

"Dalam situasi seperti sekarang, seringkali kita terdengar teriakan untuk segera memutuskan impor. Namun, kita perlu berhati-hati, karena hal ini dapat mempengaruhi harga di pasar internasional, dan kontrak-kontrak yang sudah dibuat dapat menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP), termasuk dari Bulog," ujar Yeka Hendra Fatika di kantor Ombudsman Jumat (17/11/2023).

Dalam konteks pemilihan Presiden yang sedang berlangsung, Yeka Hendra Fatika memberikan saran konstruktif terkait kebijakan impor beras.

 "Saya berpendapat bahwa pemerintahan berikutnya seharusnya segera berbicara dengan Thailand, misalnya, untuk merencanakan impor beras. 'Aku belanja ya 5 juta ton' bisa menjadi langkah awal. Ini akan memberikan kepastian dan mengatur datangnya impor, sehingga cadangan beras dapat dipersiapkan dengan baik," tambahnya.

Yeka Hendra Fatika juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi ekspor jika selama lima tahun stok beras tidak habis terpakai. 

"Jika ternyata selama lima tahun itu beras tidak digunakan, maka tidak masalah. Stok tersebut bisa diekspor sebagian," terangnya, menggarisbawahi pentingnya merencanakan kebijakan impor dengan cermat demi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

dilain pihak, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam mendapatkan beras impor. 

Meskipun Bulog banyak menerima tawaran, banyak kontrak yang tiba-tiba dibatalkan oleh negara-negara pengekspor seperti Filipina dan Eropa.

"Kami kesulitan mendapatkan beras karena banyak tawaran yang dibatalkan di perjalanan. Sehingga kontrak yang sudah kami dapatkan pun ikut batal," ungkap Febby di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, (17/11/2023).

Dalam upaya mengatasi krisis beras, Bulog mendapat penugasan untuk mengimpor 1,5 juta ton pada tahun ini, dengan 700 ribu ton sudah dikontrak. Namun, tantangan semakin besar pada 2024 dengan penugasan impor sebanyak 2 juta ton.