Ombudsman Dukung Sistem Zonasi Diteruskan untuk Hilangkan Stigma Favoritisme Sekolah

IVOOX.id - Ombudsman Republik Indonesia mengatakan bahwa pembuatan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk menghilangkan stigma favoritisme yang sebelumnya terjadi di sekolah-sekolah tertentu. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebutkan bahwa stigma sekolah favorit muncul pada era zonasi karena siswa dengan nilai tinggi berkumpul di sekolah tertentu.

"Kenapa dibuat zonasi, sebenarnya untuk mengurangi favoritisme satu sekolah. Kalau kita lihat zaman dulu ujian dengan NEM (Nilai Ebtanas Murni) maka akan berkumpullah anak-anak yang nilainya bagus di satu sekolah sehingga mereka menjadi sekolah favorit," kata Indraza dalam jumpa pers, Jumat (5/7/2024).

Indraza juga menambahkan bahwa perguruan tinggi turut berperan dalam menciptakan istilah sekolah favorit. Hal ini karena mayoritas perguruan tinggi memberikan jalur undangan khusus terhadap sekolah tertentu agar siswanya bisa melanjutkan ke jenjang bangku kuliah.

"Ombudsman telah meminta Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) agar tidak mengeluarkan jalur undangan khusus. Kalau ingin menjaring calon mahasiswa berprestasi, maka semua harus merata dan undangannya tidak hanya diberikan kepada sekolah-sekolah khusus," kata Indraza.

Ia mengatakan bahwa dibentuknya sistem zonasi bertujuan untuk memberikan pemerataan pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan lokasi atau nilai.

Sistem zonasi yang telah diterapkan beberapa tahun terakhir, diharapkan dapat terus dilanjutkan dan diperbaiki agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Ombudsman menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan yang tepat agar tujuan dari sistem ini dapat tercapai, yakni menghapuskan favoritisme dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa.

"Semua anak berhak mendapat pendidikan. Menurut Ombudsman, zona-zona ini tetap harus dijalankan, tetapi dengan implementasi yang benar," ujar Indraza.