OJK Himbau Masyarakat Waspadai UN-Swissindo

iVooxid, Palangka Raya - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Pusat Rahmat Waluyanto menghimbau masyarakat di seluruh Indonesia agar mewaspadai dan tidak mempercayai apapun yang berkaitan dengan UN-Swissindo karena terindikasi akan melakukan penipuan.

Informasi yang disebarkan UN-Swissindo bahwa pihaknya memegang sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sebagai lembaga pendiri Negara telah mengeluarkan surat pelepasan atau pembebasan utang masyarakat sangat menyesatkan, kata Rahmat saat berada di Palangka Raya, Selasa (20/9/2016).

"Sampai saat ini tidak ada kebijakan untuk mengganti utang atau kredit masyarakat dengan dana yang ada di Bank Indonesia melalui SBI dan dikuasakan ke UN-Swissindo. itu penipuan bahkan pelanggaran pidana," ujarnya.

Selain terindikasi akan melakukan penipuan terhadap masyarakat di seluruh Indonesia, UN-Swissindo telah melanggar hukum karena mengaku memiliki dana di SBI sebagai pengganti utang atau kredit masyarakat di Bank maupun Perbankan lainnya.

Rahmat mengatakan UN-Swissindo juga terindikasi mengajak masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak perlu membayar hutang atau kredit. Padahal berdasarkan hukum, namanya utang piutang tetap harus dibayar.

"Seandainya UN-Swissindo memungut uang dengan dalih pendaftaran atau biaya administrasi, maka dapat dipastikan melakukan pelanggaran. Sebab, lembaga ini tidak memiliki izin untuk itu. Jadi, ada tiga unsur pelanggaran hukum yang berpotensi akan dilakukan UN-Swissindo," bebernya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat itu pun menghimbau masyarakat apabila mendapatkan undangan pertemuan dari UN-Swissindo agar mengabaikan, bahkan melaporkan ke aparat kepolisian karena terindikasi akan melakukan penipuan maupun perbuatan melanggar hukum.

"OJK di wilayah Sulawesi telah ada menerima undangan dari UN-Swissindo akan melakukan pertemuan terkait keberadaan lembaganya. Informasinya, undangan dari UN-Swissindo juga telah tersebar di seluruh Indonesia. Waspadai UN-Swissindo ini karena terindikasi akan melakukan penipuan," tegas Rahmat.

Berdasarkan undangan yang diterima Ketua OJK Sulteng, UN-Swissindo, Minggu (18/9), akan mengadakan publikasi dan sosialisasi terkait sertifikat pelepasan beban utang TNI, Polri dan seluruh Indonesia maupun Voucher M1 Master Bon Selaku Human Obligation.

Sosialisasi tersebut dilakukan karena UN-Swissindo World Trust Internasional Orbit sesuai hasil audit World Bank dan Bank Indonesia per 4 Februari 2016 memegang sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan lembaga pendiri negara telah mengeluarkan surat pelepasan/pembebasan beban utang seluruh Indonesia kepada seluruh Bank/Perbankan dan lesing yang menggunakan transaksi mata uang rupiah. (ant)