Nusron Wahid Sebut Pagar Laut Bukan Aksi Pencurian, Legislator Minta Menteri ATR Jangan Lepas Tangan

IVOOX.id – Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mendesak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk tidak bersikap pasif dalam menangani kasus pembangunan pagar laut di Tangerang. Pernyataan ini disampaikan setelah Nusron sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan pagar laut tersebut belum masuk dalam kategori pencurian lahan.  

Menurut Indrajaya, keberadaan pagar laut itu jelas menunjukkan adanya upaya penguasaan lahan di perairan. "Jika di darat penguasaan lahan menggunakan patok, maka di laut mereka menggunakan pagar laut," ujarnya dalam keterangan pers pada Jumat (17/1/2025). 

Ia menegaskan bahwa pembangunan pagar laut semacam itu tidak mungkin dilakukan tanpa kepentingan ekonomi di baliknya. "Buat apa dipagar kalau nggak ada kepentingan ekonomi? Proyek ini pasti memakan biaya yang sangat besar. Jika satu meter pagar saja menghabiskan Rp 500 ribu, total anggarannya bisa mencapai Rp 15 miliar," kata politisi Fraksi PKB tersebut. 

Indrajaya mendesak Menteri ATR untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepolisian, serta instansi lainnya. Ia juga meminta Menteri ATR tidak hanya menunggu laporan dari pihak lain. "Jangan sampai Menteri ATR lepas tangan," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa kasus ini sebetulnya sudah cukup terang benderang. Ada kepentingan ekonomi besar di balik proyek ini, dan kecil kemungkinan pembiayaannya dilakukan oleh masyarakat biasa atau pengusaha kecil. "Pemerintah harus membuka ke publik siapa yang mendanai dan apa tujuan pembangunan pagar laut itu, agar tidak muncul dugaan negatif terhadap pemerintah," ujar Indrajaya. 

Ia juga mengkritik pernyataan Nusron Wahid yang mengibaratkan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang seperti pencuri yang belum melakukan aksinya. Menurut Indrajaya, penjelasan seperti itu justru menambah keraguan publik. 

"Ini perkara sederhana. Pagar lautnya terlihat jelas, masyarakat tahu pembangunannya, dan tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Jangan ada upaya menutup-nutupi!" ujar legislator asal Dapil Papua Selatan tersebut. 

Ia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, termasuk dalang di balik proyek tersebut. Indrajaya menegaskan, "Jangan sampai ini menjadi cara diam-diam untuk penguasaan lahan demi proyek reklamasi." katanya.

Sebelumnya, Nusron Wahid mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi apakah pembangunan pagar laut itu terkait dengan reklamasi. Ia juga menilai tudingan bahwa pagar laut dibangun untuk reklamasi masih sebatas dugaan.