Nilai Kebangsaan Diharapkan Menjadi Poin dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Tengah Pandemi

IVOOX.id, Jakarta – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengharapkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2021 mengedepankan nilai-nilai kebangsaan.

"Nilai kebangsaan perlu dikedepankan dibalik ketakutan publik akan Covid-19 karena angka yang terpapar sudah 3 juta lebih dan 100 ribu yang meninggal. Bahkan dokter yang meninggal sudah di atas 600 orang," kata Jerry seperti diansir Antara.

Presiden Jokowi, lanjut dia, perlu juga menyampaikan upaya membangun bangsa setelah setahun lebih terjadi pandemi Covid-19.

"Untuk prestasi spektakuler tak perlu diumbar lantaran bangsa ini tahu seperti apa pencapaian pemerintah. Pidato yang hebat disampaikan secara sederhana tapi memiliki bobot dan nilai yang besar," tuturnya.

Selain itu, perlu ada narasi yang menyemangati rakyat Indonesia agar bisa berjuang dalam menghadapi Covid-19.

"Janji-janji pemerintah perlu digarisbawahi contohnya bantuan sosial bagi warga sampai ke cara mengatasi kemiskinan," kata Jerry.

Di bidang politik, lanjut dia, Presiden Jokowi perlu mempertegas dengan bola liar atau isu politik yang sempat membawa-bawa namanya, seperti jabatan presiden tiga periode.

“Tak masalah menyampaikan bahwa isu itu tak perlu diangkat lagi biarlah krannya ditutup karena sesuai konstitusi periodesasi jabatan presiden hanya dua periode," jelas Jerry.

Dalam perspektif hukum, tambah dia, Jokowi perlu menegaskan lagi agar Indonesia bisa mengedepankan aspek revolusi mental.

"Saya yakin Presiden bisa memberikan dorongan agar kasus korupsi bisa selesai dengan baik," katanya.

Begitu pula perihal vaksin sampai prokes juga perlu disentil. Lantaran menurut laporan sudah ada 100 juta dosis vaksin yang sudah diedarkan dari target 200 juta lebih.

Presiden perlu juga menekankan terhadap pejabat publik yang arogan seperti kejadian pemukulan terhadap diplomat Nigeria oleh petugas imigrasi agar tak terulang lagi lantaran ini merusak hubungan antarkedua negara.

"Hal yang perlu dipaparkan politik dan hukum yakni agar segenap bangsa bisa menyukseskan Pemilu 2024 dan tingkat partisipatif lebih baik," kata Jerry Massie.