Natalius Pigai Sebut Penempatan TNI-Polri di Jabatan Sipil Bukan Perintah Presiden

IVOOX.id – Natalius Pigai menegaskan penempatan aparat TNI dan Polri di sejumlah jabatan strategis kementerian sipil bukan berasal dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penunjukan tersebut justru dilakukan atas inisiatif pejabat kementerian sipil masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia saat berada di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026), untuk meluruskan persepsi publik terkait keterlibatan aparat militer dan kepolisian di lingkungan birokrasi sipil.

“Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil,” kata Pigai pada Rabu (20/5/2026).

Menurut Pigai, banyak menteri dari kalangan sipil yang justru meminta aparat TNI maupun Polri untuk mengisi posisi tertentu di kementerian mereka.

Ia menilai tidak banyak pejabat yang berani secara terbuka menyampaikan realitas tersebut kepada publik.

“Ini kalau menteri lain enggak berani bongkar kayak begini. Enggak pernah, tidak pernah. Yang ada itu menteri-menteri yang sipil mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil,” ujarnya.

Pigai kemudian mencontohkan kondisi di Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dipimpinnya. Ia memastikan seluruh jajaran di kementerian tersebut berasal dari kalangan sipil tanpa keterlibatan personel TNI maupun Polri.

“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri,” kata Pigai.

Meski demikian, Pigai mengaku tidak pernah menerima teguran dari Presiden Prabowo terkait komposisi aparatur sipil di kementeriannya.

Ia juga meminta media dan publik lebih kritis terhadap pejabat sipil yang secara aktif membuka ruang bagi aparat masuk ke dalam struktur birokrasi kementerian.

“Oleh karena itulah kalau mau ingin mengkritisi, ya media harus kritisi para pejabatnya. Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur? Kenapa menteri ini mengundang?” katanya.

Pigai mengaku masih memahami apabila menteri berlatar belakang militer membawa rekan sesama aparat ke dalam birokrasi. Namun ia mempertanyakan alasan pejabat sipil melakukan hal serupa.

“Tapi, menjadi persoalan kenapa sipil yang mengundang,” ujar Pigai.