Natalius Pigai Sebut Musrenbang HAM Integrasikan Hak Asasi dalam Pembangunan Nasional

IVOOX.id – Kementerian HAM menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia atau Musrenbang HAM, untuk memastikan prinsip-prinsip HAM tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan dari tingkat pusat hingga daerah. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan forum ini dirancang sebagai kompas untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan nilai-nilai HAM.

“Melalui Musrenbang HAM, kami ingin memastikan agar prinsip-prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan dari level pusat hingga daerah,” ujar Natalius. Ia mengakui bahwa HAM kerap dianggap sebagai intangible asset sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana cara “membumikan” prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pembangunan di Indonesia. “Maka, di sinilah kami meyakini perlunya forum yang melibatkan pelbagai pihak untuk merumuskan perencanaan strategis dan teknokratik HAM,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (6/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang HAM akan diikuti oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mereka akan membahas dan menyusun program-program terkait HAM melalui tiga komisi. Komisi I akan fokus pada pengarusutamaan HAM, Komisi II membahas pemajuan dan pemenuhan HAM, sementara Komisi III diarahkan untuk mendiskusikan pelindungan dan penegakan HAM. Sebelum para peserta masuk ke pembahasan komisi, mereka akan mendapatkan penguatan substansi dari berbagai narasumber. “Para peserta akan mendapatkan penguatan substansi dari Kepala Bappenas dan Wamendagri, termasuk sejumlah pejabat negara dan beberapa tokoh kaliber nasional. Dengan begitu, diskusi dalam sesi komisi diharapkan akan lebih hangat dan berdampak,” ujar Natalius.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris memastikan persiapan Musrenbang HAM telah hampir rampung. Menurutnya, antusiasme peserta justru melebihi perkiraan awal panitia. “Konfirmasi peserta kegiatan rupanya melampaui ekspektasi. Kami melihat ini sebagai antusiasme dari pusat hingga daerah untuk lebih jauh memahami hingga mengimplementasikan HAM dalam kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Novita menegaskan bahwa Musrenbang HAM akan menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat menjadi pedoman awal bagi pemerintah dalam menerapkan HAM sebagai arah pembangunan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa hasil forum ini akan memberi pijakan kokoh bagi kebijakan nasional dan daerah. “Pada puncak peringatan Hari HAM ke-77, Menteri HAM akan membacakan rekomendasi yang telah disusun oleh para peserta Musrenbang sekaligus RTL juga akan diserahkan kepada Bappenas dan Kemendagri,” katanya.