Musrenbang HAM 2025 Tegaskan Peran HAM sebagai Fondasi Pembangunan Nasional

IVOOX.id – Kementerian Hak Asasi Manusia kembali menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai HAM sebagai fondasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 yang diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Ia menilai forum tersebut sebagai momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan nasional benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana mandat Asta Cita.

Dalam sambutannya, Natalius menegaskan bahwa Musrenbang HAM memiliki fungsi penting dalam menyusun prioritas pembangunan HAM agar dapat diterjemahkan menjadi rencana dan program nyata, mulai dari tingkat pemerintahan daerah. “Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda),” katanya pada Senin (8/12/2025). 

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada capaian pertumbuhan ekonomi. “Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” ujarnya.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, juga menyoroti pentingnya Musrenbang HAM sebagai ruang kolaborasi strategis lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, forum ini menyatukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan. “Forum ini menghimpun pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip HAM,” ucapnya. Mugiyanto menjelaskan bahwa rangkaian pembahasan dalam Musrenbang HAM 2025 akan merumuskan program prioritas HAM untuk tahun 2026 yang menjadi fondasi penguatan ekosistem HAM baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang menegaskan bahwa Musrenbang HAM harus menjadi sarana memperkuat internalisasi nilai-nilai HAM dalam setiap proses pembangunan. Ia menekankan perlunya kerja bersama antar lembaga agar agenda HAM benar-benar terlaksana. “Komisi XIII DPR RI berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda HAM benar-benar menjadi pilar utama pembangunan nasional,” ujarnya.

Musrenbang HAM 2025 menargetkan penyusunan Rencana Tindak Lanjut bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang juga akan dibawa ke PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM berbasis pendekatan teknokratis. Selama dua hari, para peserta dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi akan terlibat aktif dalam tiga komisi untuk merumuskan arah pembangunan HAM yang komprehensif dan berkelanjutan.