MTI Dukung Pembentukan Direktorat Integrasi Transportasi dan Multimoda | IVoox Indonesia

August 21, 2025

MTI Dukung Pembentukan Direktorat Integrasi Transportasi dan Multimoda

antarafoto-tarif-satu-rupiah-layanan-transportasi-publik-di-hut-jakarta-17505992
Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta di Halte Dukuh Atas, Jakarta, Minggu (22/6/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus sebesar Rp1 untuk layanan angkutan umum MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta di HUT Ke-498 Kota Jakarta pada 22 Juni 2025. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

IVOOX.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung langkah pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen ITM) di bawah Kementerian Perhubungan. Kehadiran Ditjen ITM dipandang sebagai momentum penting untuk mewujudkan orkestrasi kebijakan transportasi nasional yang selama ini berjalan terfragmentasi.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menegaskan bahwa integrasi transportasi bukan sekadar menghubungkan rute atau menyatukan moda, melainkan seni menyusun irama kebijakan dan layanan agar selaras. “Ini bukan soal tumpang tindih atau mengambil alih fungsi direktorat sektoral, melainkan membangun lantai bersama yang memungkinkan semua moda berdialog dan saling menyambung,” ujar Tory dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Rabu (6/8/2025).

Melalui policy brief berjudul “Membangun Arsitektur Integrasi Transportasi Nasional yang Berfungsi, Inklusif, dan Transformasional”, MTI memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat mandat Ditjen ITM. Dokumen ini disusun sebagai pelengkap paparan teknokratik Ditjen ITM yang dipresentasikan pada 25 Juli 2025.

Ketua Majelis Profesi dan Etik MTI, Prof. Agus Taufik Mulyono (Prof. ATM), menilai peran Ditjen ITM ibarat penjaga irama nasional. “Bukan konduktor tunggal yang mengambil semua nada, tapi penyelaras yang memastikan harmoni antar direktorat dan kementerian,” tegas Guru Besar Universitas Gadjah Mada itu.

MTI juga mengusulkan peta jalan transisi kelembagaan 2025–2028 untuk memastikan integrasi berlangsung adaptif, termasuk pembentukan Badan Eksekutif Pelaksana Integrasi (BEPI), penyusunan NSPK fisik-layanan-sistem, dan penguatan SDM transportasi melalui sertifikasi lintas moda serta magang internasional.

“Integrasi transportasi adalah mekanisme keadilan sosial. Ia harus hadir bukan hanya di kota besar, tetapi menjangkau wilayah tertinggal dan perdesaan. Transportasi adalah wajah peradaban; jika kita gagal menyatukannya, yang lahir bukan keterhubungan, melainkan kekacauan,” kata Agus.

0 comments

    Leave a Reply