MPR Berharap Prabowo-Gibran Hadirkan Kebijakan Pro Rakyat, Ingatkan Terus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

IVOOX.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi lembaran baru bagi bangsa Indonesia.

"Pada hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan," kata Ahmad Muzani dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024), dikutip dari Antara.

Muzani menjelaskan bahwa lembaran baru bangsa Indonesia ini diperoleh berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029.

Ia menilai hal tersebut merupakan tandanya proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Hal itu merupakan anugerah yang patut disyukuri oleh segenap masyarakat Indonesia.

"Kita harus merayakan setiap langkah yang telah kita ambil dalam proses ini," ujarnya.

Muzani optimistis pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 ini disambut dengan gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan seluruh warga negara Indonesia di berbagai belahan dunia.

Untuk itu, Muzani mengimbau seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjalan bergandengan, menjaga semangat demokrasi, saling menebar rasa syukur, dan saling bersatu demi masa depan yang lebih baik.

Mewakili MPR, Muzani menyampaikan harapan agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menghadirkan beragam kebijakan dan program yang pro atau berpihak pada rakyat.

"Kami berharap Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro rakyat," katanya.

Ia juga mengajak Prabowo-Gibran untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

"Mari, kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasakan dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa," ucap dia.

Muzani menyampaikan harapan agar Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto yang baru dilantik bisa terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

Ia menyebut, konflik Palestina merupakan isu yang kompleks yang mesti ditangani.

"Salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka," kata dia.

Menurut dia, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

"Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina," katanya.

Disampaikannya, rakyat Indonesia menitipkan harapannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan komitmen guna terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita," ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Muzani pun mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo-Gibran tersebut.

Ia juga mengajak seluruh peserta sidang untuk memberikan tepuk tangan dan hormat kepada pemimpin Indonesia masa jabatan 2024–2029 itu.

Pada tanggal 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.