"Parkir Rp10 ribu kan harusnya enggak boleh. Disebutnya di medsos Bandung 'kota pungli'. Malu kita. Walau ini urusannya pemerintah kota, kita tidak bisa lepas tangan, tetap saja bagian Jawa Barat dan ada di ibu kota. Jadi cobalah jangan dipungli," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Selasa (33/10/2023).

"Masalah parkir Rp10 ribu tidak boleh seharusnya. Itu melebihi dari yang seharusnya. Saya minta tidak ada pungli lagi lah, transparan saja semuanya," ia menambahkan dikutip dari Antara.

Bey menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan membahas penanganan masalah biaya parkir kendaraan di Kota Bandung bersama pemerintah kota hingga kepolisian.

"Saya tidak mau lagi ada seperti itu. Kalau ada tutup saja sekalian. Kami akan koordinasi dengan Polda atau perlu dengan TNI," katanya.

Masalah ongkos parkir kendaraan di Kota Bandung mengemuka menyusul unggahan akun @infojawabarat terkait foto karcis parkir di ZONA PARKIR FA 90 Jl Asia Afrika No. 90 di depan Museum Konferensi Asia Afrika.

"Beredar foto tiket parkir motor di Bandung dikenakan tarif Rp10 ribu di kawasan Asia Afrika, tepatnya depan Museum KAA, Kota Bandung. Kata warganet: Bandung Lautan Pungli! Nah, selain harga yang tak wajar, di tiket tersebut juga ditulis segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola," demikian tulisan dalam akun tersebut.

Sementara untuk pungutan liar perparkiran yang belakangan ramai soal bayar parkir motor sampai Rp10 ribu di seberang Museum KAA, bahkan kota kembang sampai dijuluki kota pungli (pungutan liar), Bey meminta untuk segera dilakukan penyelesaian, terlebih diinformasikan lahan itu adalah milik pemerintah.

"Saya tidak mau lagi ada seperti itu. Kalau ada tutup saja sekalian. Kami akan koordinasi dengan Polda atau perlu dengan TNI, intinya jangan ada lagi seperti itu," tutur Bey.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Pj Sekda Jawa Barat Muhammad Taufiq Budi Santoso yang baru dilantik, untuk fokus pada percepatan infrastruktur khususnya transportasi hingga penyelesaian pungli utamanya pada pendidikan.

"Beliau awalnya dari Bappeda, saya melihat Sekda ini minimum tiga bulan, saya rasa ada percepatan yang krusial dan harus dikerjakan seperti infrastruktur dan lainnya," kata Bey.

"Untuk Pungli, kita masih mendengar pungutan entah ataupun apapun berkedoknya iuran. Harusnya kan kita terapkan wajib belajar 12 tahun, SMA Negeri, SMK Negeri, itu bebas dari pungutan," ucapnya.

"Saya tidak mau lagi ada seperti itu. Kalau ada tutup saja sekalian. Kami akan koordinasi dengan Polda atau perlu dengan TNI, intinya jangan ada lagi seperti itu," tutur Bey.

Millenials The Burnout Generation

Kinan

Related Articles

0 comments

Leave a Reply