Menteri PU Ganti Pejabat Eselon 1 Imbas Kasus OTT KPK di Sumatera Utara, Termasuk Sekjen

IVOOX.id – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merombak jajarannya dengan melantik enam pejabat tinggi setingkat eselon 1 sebagai tindak lanjut dari rotasi yang dilakukan, menyusul kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap sejumlah pejabat kementerian dan dinas PU di Sumatera Utara.

Dody menyatakan rotasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya pembenahan kelembagaan di Kementerian PU. Langkah ini juga dilakukan untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Kementerian PU berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis sejalan dengan arahan tersebut,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (4/7/2025), dikutip dari Antara.

Dody menambahkan bahwa Kementerian PU terus berupaya menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu rasio yang mengukur efisiensi investasi terhadap pertumbuhan output ekonomi. Mengutip pernyataan Almarhum Prof. Sumitro, Dody menyebut bahwa ICOR yang tinggi mencerminkan pembangunan mahal, tetapi tidak efektif.

“Oleh karena itu, Kementerian PU akan terus memperkuat sistem pengawasan dan mengambil langkah-langkah korektif, sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan pemerintahan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

Dody berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kredibilitas organisasi, dan selalu mengedepankan integritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.

Kelima orang ini diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 26 Juni 2025 lalu, atas dugaan memuluskan proyek senilai total Rp231,8 miliar.

Kelima orang itu adalah TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK), HEL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut, KIR selaku Direktur Utama PT DNG, dan RAY selaku Direktur PT RN.

Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka KIR dan RY, guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan.

Enam pejabat Kementerian PU yang baru dilantik yaitu:

1. Wida Nurfaida, sebelumnya Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PU.

2. Dwi Purwantoro sebelumnya Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, dilantik sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

3. Maulidya Indah Junica, sebelumnya Direktur Jenderal Prasarana Strategis, dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU.

4. Bisma Staniarto, sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilantik sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis.

5. Boby Ali Azhari dilantik sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

6. Apri Artoto dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.