"Program internship itu sudah 10 tahun berjalan. Kita juga melihat bahwa banyak perilaku-perilaku atau proses-proses dan budaya-budaya yang harus kita perbaiki. Dan karena budaya ini sudah berjalan sejak agak lama juga tidak mudah untuk merubah. Tapi kita juga merasa yakin bahwa ke depannya hal ini tidak boleh terjadi lagi," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis (7/5/2026), dikutip dari Antara.

Pengaturan jam kerja misalnya, maksimal 40 jam dan tidak boleh dipadatkan atau di rapel. Budi menegaskan, tidak boleh ada pengaturan yang berpotensi menyakitkan, seperti bekerja 20 jam sehari, kemudian libur besoknya. Ia mencontohkan, pengaturan seperti 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, atau sekitar 7 jam untuk 6 hari.

"Kemudian yang kedua juga kita ingin menegaskan bahwa dokter internship itu bukan pengganti dokter organik. Dokter internship itu tugasnya berlatih di bawah supervisi dokter pembimbing," kata Budi.

Ketiga, katanya, pihaknya memutuskan untuk mengeluarkan standar remunerasi. Budi menyebutkan, remunerasi terdiri dari tiga komponen, yakni bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan berkisar antara Rp 3 juta-6,5 jutaan per bulan, tunjangan pemerintah daerah, dan jasa layanan dari wahana tempat dokter magang.

"Nah angka di sini sangat beragam antara daerah satu dengan daerah lain berbeda. Ini masukannya kita terima. Jadi ada daerah yang generous ngasihnya, ada yang tidak. Kemudian ini menjadi iri-irian," katanya.

Keempat, kata Budi, adalah hak cuti dan izin. Awalnya, setiap peserta internship boleh cuti 4 hari, kini dibolehkan cuti 10 hari. Dia menyebutkan bahwa saat cuti ini, para dokter internship tidak perlu mengganti jadwalnya di hari lain. Kemudian, dokter magang boleh cuti sakit dan cuti melahirkan di luar 10 hari cuti biasa tersebut.

"Tapi mereka tetap harus memenuhi syarat minimal kompetensi atau jumlah kasus untuk lulus. Karena yang penting kan, misalnya wah supaya lulus harus bisa 5 kali misalnya (membantu) melahirkan," dia menambahkan.

Hal tersebut, katanya, untuk memastikan bahwa dokter magang benar-benar terampil, sehingga keselamatan pasien tetap terjaga.

"Kemudian kita juga yang terakhir kita lakukan adalah kita ingin memastikan seluruh peserta internship ini dilakukan Cek Kesehatan Gratisnya Pak Presiden Prabowo," katanya.

Minta Majelis Disiplin Profesi Audit Medis

Budi mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dr. Myta dan tiga dokter internship lainnya yang meninggal sepanjang 2026. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi dokter yang wafat karena adanya budaya kerja yang tidak baik yang dilakukan di rumah sakit, baik itu dalam program koas, internship, maupun Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Untuk kasus tersebut, Budi mengatakan, Majelis Disiplin Profesi (MDP) akan melakukan audit medis menindaklanjuti hasil investigasi terhadap kasus meninggalnya dr Myta Aprilia Azmi, dokter yang magang di RS KH Daud Arif.

Hal tersebut merespons pertanyaan awak media terkait sanksi bagi oknum dokter yang ditemukan Kemenkes menyuruh seorang peserta magang memanipulasi jadwal hingga menjadi tiga shift, juga menyuruh peserta magang memalsukan tanda tangan dr Myta.

"Diharapkan dalam seminggu bisa selesai, sehingga kesimpulannya ada. Dari kesimpulannya itu nanti tempatnya Majelis Disiplin Profesi melalui Konsil Kesehatan Indonesia akan mengusulkan sanksi yang diberikannya apa," kata Budi.

Dalam audit tersebut, katanya, mencakup tata laksana, profesionalisme, dan etik. Terkait tindak lanjut kasus tersebut, katanya, pihaknya sudah membentuk tim investigasi yang terdiri dari antara lain Inspektorat Jenderal Kemenkes, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia tingkat lokal, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

"Tim ini tidak hanya memeriksa laporan secara normatif dari rumah sakit dan dinas kesehatan bersangkutan, tapi juga saya minta khusus untuk langsung bertemu dengan seluruh dokter internship. Bertemu juga dengan orang tuanya, bertemu juga dengan pihak-pihak luar yang berinteraksi dengan yang bersangkutan. Supaya semua informasinya kita dapat secara lengkap, terbuka, objektif, dan transparan," katanya.

Pihaknya menyebutkan, dr Myta meninggal dunia dalam kondisi paru berat di RSUP Moh. Hoesin Palembang pada 1 Mei 2026. Hasil investigasi menunjukkan adanya kelemahan pelaksanaan program internship, indikasi kelebihan jam kerja, manipulasi jadwal oleh pendamping internship, dan kelemahan tata laksana medis.

Dalam Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti mengatakan, terkait pembekuan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR), apabila saat audit ditemukan pelanggaran profesi, MDP dan Konsil Kesehatan Indonesia akan memberikan rekomendasi.

Dia menyebutkan bahwa status RSUD KH Daud Arif sebagai wahana untuk magang dibekukan hingga hasil investigasi secara keseluruhan sudah keluar. "Termasuk untuk sementara, untuk pendamping kami membuat surat teguran berat untuk pendamping. Kemudian yang ketiga, seluruh teman-teman internship saat ini kami alihkan terlebih dahulu. Jadi kita tarik semua dari wahana tersebut," kata Yuli, dikutip dari Antara.

Hasil Investigasi Kasus dr Myita

Hasil investigasi mendapati indikasi kelebihan jam kerja dr Myta Aprilia Azmi (MAA) dokter magang di RSUD KH Daud Arif, yang meninggal beberapa waktu lalu, dengan jam terbanyak yakni 51,4 jam seminggu.

"Dan per harinya enggak boleh lebih dari 8 jam. Nah jadi dr MAA selama periode Februari-April bertugas di UGD. Masih terdapat jam kerja yang lebih batas ketentuan, 48 jam," kata Plt Inspektur Jenderal Kemenkes Rudi Supriatna Nata Saputra, dikutip dari Antara.

Rudi mengatakan bahwa aturan kehadirannya adalah dokter internship pada stase bangsal dapat on call setelah selesai visit dokter, standby di RS atau di kos, namun umumnya peserta lebih memilih tetap di RS hingga selesai waktu jaganya.

Dia menyebutkan, patut diduga pendamping melakukan manipulasi jadwal dan presensi peserta internship. Dalam kesempatan itu, Rudi menampilkan chat antara dr J dan seorang peserta magang, di mana dr J meminta peserta untuk mengedit jadwal.

"Ini data-datanya kita sudah lihat, dan dr MAA yang wafat tadi juga tertanda tangani. Dan ini ditandatangani oleh salah satu peserta internship, atas perintah dokter pendamping tadi. Dan dalam chat-nya juga menyatakan bahwa ini memaksakan tanda tangan tiba-tiba katanya buat Kemenkes, katanya sudah tau kita mau investigasi gitu kan. Dia buat kronologi buat dia aman," katanya.

Dia menambahkan, selama bertugas di stase IGD terutama malam hari, ada oknum dokter yang lebih mengandalkan dokter magang untuk menangani pasien dengan alasan agar lebih banyak belajar. Rudi menyebutkan bahwa oknum dokter tersebut malah ke kantin untuk merokok.

"Nah ini sebetulnya memang tidak boleh karena dokter internship ini adalah dokter muda yang dalam tanda petik dia masih butuh bimbingan atas pelaksanaan praktek-praktek kedokterannya. Sehingga tentunya tanpa arahan bimbingan khawatir ini ada kesalahan dalam pemberian penanganan kepada pasien di UGD," katanya.

Hal lainnya yang ditemukan pihaknya, katanya, adalah jumlah bantuan biaya hidup (BBH). Berdasarkan ketentuan di Kuala Tungkal, Jambi, BBH sebesar Rp3 juta per bulan tanpa insentif lainnya.

"Namun berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, pernah diberikan uang sebesar 1,7 jutaan untuk penggantian biaya kos selama 5 bulan. Tapi yang janjikan sebetulnya oleh pihak rumah sakit itu ada sampai 12 bulan biaya penggantian kos," katanya.

Selain itu, katanya, terkait hak cuti dan izin, ditemukan bahwa dr MAA tidak mengambil izin sakit, karena tidak ingin mendapat waktu tambahan untuk bekerja, karena sesuai kesepakatan awal di wahana Kuala Tungkal, peserta internship harus memenuhi jadwal jaga dan kinerja tertentu.

"Diketahui bahwa peserta internship ini hanya mempunyai 4 hari yang tidak perlu diganti jika berhalangan masuk. Jadi jika sakit itu 4 hari. Namun kalau lebih dari itu, ya tetap harus diganti walaupun kondisinya sakit. Tadi regulasinya sudah diubah ya, untuk ke depannya," katanya.

Selain itu, dia menyoroti adanya arahan bagi peserta magang yang tidak hadir bekerja untuk digantikan temannya. Dia memperdengarkan voice note saat dr MAA yang sesak napas meminta tolong rekannya untuk menggantikan jadwalnya.

"Di tanggal 13 April tadi itu kan atas permintaan sendiri, diminta di infus gitu kan, di ruang jaga. Dan seharusnya kan diperlakukan sebagai pasien. Kalau sudah memang indikasi jaga, dia sakit, kemudian ya harusnya dirawat di ruang rawat inap yang semestinya," katanya.

Kemudian pada 20 April, kondisi vital dr MAA membaik sehingga diperbolehkan pulang.

"Kemudian 21 April, dr MAA dibiarkan berangkat ke UGD Daud Arief menuju Matahir dengan mobil pribadi, dan hanya dibekali oksigen tadi itu. Jadi harusnya memang melalui prosedur menggunakan ambulans, dan informasi dari keluarganya, pihak rumah sakit tidak menawarkan ambulans," katanya.

Dia menyebutkan bahwa pada 24 April, dr MAA diperbolehkan pulang. Pada 25-27 April, ada perjalanan panjang setelah sembuh dari RS Raden Mattaher Jambi, berangkat kembali ke Kuala Tungkal untuk melanjutkan magangnya, namun sudah diizinkan oleh pendampingnya untuk istirahat selama 1-2 minggu.

"Akhirnya atas inisiatif keluarga dibawa istirahat ke Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), ke rumahnya, keluarganya. Jadi ada perjalanan dari Jambi ke Kuala Tungkal, kemudian dari Kuala Tungkal ke Palembang. Di sana sempat demam, kemudian setelah agak mendingan, berangkat lagi dari Palembang ke OKUS, dan ternyata sakit, dirawat di klinik 2 jam tadi," katanya.

Dari OKU Selatan, mereka ke Palembang, katanya, hingga akhirnya dr MAA meninggal dunia di RS M Hoesin, Palembang. dr MAA meninggal pada 1 Mei dengan kondisi paru berat.

Polisi Tunggu Hasil Investigasi Menkes

Sebelumnya, Kepolisian daerah (Polda) Jambi masih menunggu hasil investigasi tim Kementerian Kesehatan RI terkait kasus meninggalnya seorang dokter magang (internship) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari keluarga korban maupun rumah sakit.

"Namun, kami pastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kasus tersebut," kata Erlan di Jambi, Senin (4/5/2026), dikutip dari Antara.

Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, RSUD dan Kementerian Kesehatan.

Kasus yang dimaksud adalah meninggalnya dokter magang atas nama Myta Aprilia Azmy, karena kelelahan ekstrem pada akhir April 2026. Dugaan beban kerja berlebih pada dokter magang tersebut memicu sorotan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi dan masyarakat.

“Kami menghormati proses yang sedang berjalan di Kemenkes. Hasil investigasi tim Kemenkes akan menjadi dasar kami untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan kami proses sesuai ketentuan,” kata Kombes Pol Erlan.

Polisi mengimbau untuk semua pihak tidak berspekulasi dan lebih baik menunggu hasil investigasi resmi dan juga meminta semua pihak menyerahkan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan informasi simpang siur.

“Kami memahami duka keluarga dan keprihatinan publik. Kami terbuka jika nantinya ada laporan polisi yang masuk dan untuk saat ini kami koordinasi dan menunggu hasil tim Kemenkes,” kata Juru Bicara Kepolisian Daerah Jambi Kombes Pol Erlan Munaji.

Menteri PKP Tanam Pohon di Lampung

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply