Menteri PKP: Lahan Komdigi di Depok Diproyeksikan untuk 150 Ribu Rusun Subsidi

IVOOX.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkirakan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok, Jawa Barat, dapat menampung lebih dari 150 ribu unit rumah susun (rusun) subsidi.

Lahan seluas 45 hektare tersebut dialihstatuskan Komdigi kepada Kementerian PKP untuk mendukung percepatan program perumahan rakyat. Maruarar menyebut potensi kapasitas hunian itu masih dapat bertambah apabila kawasan dirancang dengan desain yang optimal.

“Kalau saya duga dengan desain yang baik, saya rasa bisa lebih dari 150.000 unit rumah susun subsidi. Karena kita berkaca dari Meikarta, desain awalnya 30 hektare cukup untuk 141.000 unit,” kata Maruarar seusai rapat pembahasan rencana penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Komdigi di Depok, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu, (7/10/2026).

Menurut Maruarar, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum memiliki rumah. Selain persoalan kepemilikan hunian, kebutuhan terhadap rumah yang layak juga masih tinggi karena sebagian masyarakat masih tinggal di rumah yang kondisinya tidak memenuhi standar.

“Bagi yang tidak punya rumah, ini solusi yang utama adalah dengan rumah susun subsidi dan rumah subsidi. Kita juga akan mulai langkah-langkah berikutnya, dan langkah hari ini sangat strategis, dan sangat besar,” ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun desain dan menghitung kebutuhan pembangunan. Pemerintah juga akan mengkaji pola kemitraan dengan investor untuk mendukung pengembangan kawasan.

“Kita tentunya akan melihat, membuat desain segera, membuat perhitungan, kemudian juga mencari pola yang tepat. Polanya dengan kemitraan dengan investor, ya, tentu dengan tata kelola,” katanya.

Maruarar mengatakan tim teknis telah dibentuk untuk menindaklanjuti rencana pemanfaatan lahan. Tim tersebut melibatkan BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Komdigi, RRI, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Ia menekankan pentingnya kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, mulai dari perbankan dan pengembang hingga masyarakat yang nantinya menjadi penghuni rusun subsidi.

“Tentu harus ada kepastian bagi perbankan yang membiayai, bagi developer yang akan membangun. Dan terutamanya kepada rakyat yang akan menjadi pembeli dan penghuni daripada rumah susun subsidi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan pengalihan lahan merupakan hasil pembahasan bersama BPK dan ditujukan untuk mendukung prioritas pemerintah di sektor perumahan.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPK karena rapat hari ini akhirnya membuahkan sebuah hasil. Itikad dari kami, Kementerian Komdigi, untuk mengalihstatuskan lahan seluas 45 hektare kepada Kementerian PKP,” kata Meutya.

Ia berharap pengalihan aset tersebut segera ditindaklanjuti sehingga dapat mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

“Insyaallah dari rapat ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan percepatan dengan Bapak Menteri PKP. Kami ingin segera mengejawantahkan program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan kebijakan perumahan rakyat,” ujarnya.

Dari total 45 hektare lahan, sekitar 30,086 hektare merupakan aset Komdigi, sedangkan 14,97 hektare lainnya merupakan aset Radio Republik Indonesia (RRI).