Mensesneg Sebut Anggaran Program MBG akan Dihitung Ulang

IVOOX.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran dari hasil perhitungan dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis (11/6/2026), dikutip dari Antara.

Per tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Mensesneg menegaskan, pemerintah telah menyepakati bersama terkait penataan menyeluruh dari Program MBG, yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

"Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," paparnya.

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan.

Dalam proses penataan itu, pemerintah juga melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG.

"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah berupaya mempercepat penyaluran MBG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

"Saat ini kita tengah berupaya agar saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari Program MBG ini, termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B, mohon dukungan dan doanya untuk kita kerja keras melakukan penataan ulang ini," tuturnya.

Prasetyo menegaskan, salah satu arah perbaikan tata kelola yakni terkait penutupan SPPG yang tidak sesuai dengan SOP atau apabila di dalam satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya ya, maka yang pertama, tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ juga ada catatan-catatan perbaikan itu terus harus dilakukan, yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga karena kita tidak ingin ada penurunan," tuturnya.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan terdapat pembengkakan sebanyak 6.877 titik SPPG yang menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” ujar Zulhas, dikutip dari Antara.

Selain itu, juga terdapat pembengkakan titik SPPG di daerah 3T dari yang semula ditargetkan sebanyak 2 ribu menjadi 8.617 titik.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Sedangkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku telah menerima kabar mengenai rencana tersebut. Namun, ia tak mengungkapkan besarannya untuk rencana pemangkasan anggaran program MBG.

“Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026), dikutip dari Antara.

Untuk perkembangan berikutnya, Purbaya meminta publik untuk menunggu pernyataan resmi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.